Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada Juni 2022 meningkat 862,66 persen dibanding Mei 2022 atau setara dengan US$2,64 miliar.
“Meningkat cukup tinggi sawit ini, kecuali bulan Mei 2022 karena ada pelarangan ekspor,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam jumpa pers virtualnya, Jumat (15/7/2022).
Margo mengatakan negara tujuan ekspor utama komoditas CPO Indonesia adalah Pakistan yaitu sebesar US$450,63 juta atau meningkat 1.958,89 persen.
Margo mengatakan ekspor CPO terbesar kedua adalah China yaitu US$314,38 juta atau meningkat 291,10 persen, India US$270,57 juta, Bangladesh US$160,65 juta.
“Pada bulan Mei ini CPO tidak ada ekspor ke Bangladesh dan India,” ujarnya.
Kemudian, Margo menyampaikan ekspor CPO berdasarkan provinsinya ada Riau pada bulan Juni ekspornya senilai US$982,95 juta atau meningkat 1.064,50 persen. Kemudian, Sumatra Utara menyumbang US$423,75 juta, meningkat 706,83 persen, Kalimantan Timur menyumbang US$383,15 juta, meningkat 3.275,17 persen dan Sumatra Barat menyumbang US$230,13 juta atau 1.110,11 persen.
“Jadi sawit memang terkonsentrasi di Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Timur dan Sumbar,” ujar Margo.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka keran ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng pada Senin (23/5/2022). Sejumlah hal menjadi pertimbangan utama Jokowi untuk mencabut larangan ekspor komoditas tersebut. Di antaranya pasokan CPO untuk minyak goreng terpenuhi.
“Sebelum dilarang ekspor, minyak goreng nasional hanya mencapai 64.500 ton. Setelah dilakukan pelarang ekspor pada bulan April, pasokannya mencapai 211.000 ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan nasional,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi mengungkapkan industri kelapa sawit telah menjadi tumpuan nafkah bagi 17 juta tenaga kerja di Indonesia, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya.
“Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tuturnya.