Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani: Ada Kesenjangan Perpajakan Negara Maju dan Berkembang

Arsitektur perpajakan global selama ini cenderung mengacu kepada standar yang ada di negara-negara maju. Imbasnya, negara-negara berkembang kerap kesulitan untuk memenuhi standar tersebut.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 14 Juli 2022  |  19:21 WIB
Sri Mulyani: Ada Kesenjangan Perpajakan Negara Maju dan Berkembang
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sambutan saat pembukaan Roundtable Keuangan Berkelanjutan untuk Transisi Iklim di sela 3rd FMCBG-FCBD G20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7/2022). ANTARA FOTO/POOL - Nyoman Budhiana
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Perlu adanya keterlibatan negara berkembang dalam penyusunan aturan perpajakan internasional guna mengikis kesenjangan aturan dengan negara maju di tengah kondisi dan tantangan yang berbeda-beda.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam G20 Ministerial Tax Symposium di Bali, Kamis (14/7/2022). Gelaran itu merupakan bagian dari Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meetings, rangkaian pertemuan G20.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa terdapat perkembangan yang sangat cepat dalam hal model bisnis dunia usaha, perubahan konektivitas, perkembangan teknologi, hingga perubahan kebiasaan konsumen yang memengaruhi kondisi perpajakan. Menurutnya, arsitektur perpajakan global harus merespons perkembangan terbaru.

Arsitektur perpajakan global selama ini cenderung mengacu kepada standar yang ada di negara-negara maju. Imbasnya, negara-negara berkembang kerap kesulitan untuk memenuhi standar tersebut, padahal perpajakan menjadi aspek penting bagi penerimaan negara berkembang.

"Tanpa konsensus solusi di tingkat global, terdapat risiko dispute perpajakan dan perdagangan, mengurangi kepastian perpajakan dan investasi. [Dalam pengembangan arsitektur perpajakan global] perlu memahami tantangan dan konteks yang unik di negara berkembang," kata Sri Mulyani pada Kamis (14/7/2022).

Dia menilai bahwa negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih berat dalam melaksanakan aktivitas perpajakan daripada negara maju, karena adanya faktor struktur perekonomian, finansial, teknikal, hingga keterbatasan akses data. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan pemenuhan standar perpajakan internasional antara negara maju dan berkembang.

Di tengah upaya mengatasi based erotion profit shifting, sebagai salah satu agenda Presidensi G20 Indonesia, suara negara berkembang harus menjadi pertimbangan besar dalam pengembangan kebijakan perpajakan internasional.

"Negara-negara berkembang mengalami pengurangan revenue yang lebih besar dalam cross border tax evation. Oleh karena itu, suara mereka [negara berkembang] harus didengarkan dan dipertimbangkan, terutama, partisipasi mereka harus sepenuhnya terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan, sehingga mereka bisa memiliki pengaruh secara langsung dalam membentuk peraturan perpajakan internasional untuk mengatasi based erotion profit shifting dan memastikan playing field yang setara," kata Sri Mulyani.

Dia pun menyebut bahwa standar perpajakan internasional harus bisa menjadi solusi global atas berbagai tantangan dan harus mampu bekerja di berbagai pengaturan. Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, perlu adanya pendekatan yang inklusif dalam penyusunan aturan perpajakan internasional.

"Instrumen dan konvensi harus dapat diterapkan baik di negara maju maupun negara berkembang. Ini adalah pekerjaan kita untuk memastikan bahwa kemajuan yang dicapai dalam pertukaran informasi dan pemberantasan based erotion profit shifting adalah untuk kepentingan semua anggota. No country should be left behind," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak perpajakan sri mulyani
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top