Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Airlangga: Ekonomi Sirkular Tingkatkan PDB Indonesia hingga US$4,5 Triliun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan PDB Indonesia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat pembukaan pembukaan perdagangan Bursa di BEI, Jakarta, Senin (3/1/2021). Bisnis
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat pembukaan pembukaan perdagangan Bursa di BEI, Jakarta, Senin (3/1/2021). Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakana ekonomi sirkular dapat memberikan manfaat bagi perekonomian atau produk domestik bruto (PDB) Indonesia US$4,5 triliun hingga 2030.

ekonomi sirkular memiliki peranan penting dalam mendukung sustainable goals dengan merancang pengurangan limbah dan polusi dari sistem ekonomi, selain ekonomi biru dan hijau. 

"Potensi ekonomi sirkular sangat besar," kata Airlangga Hartarto dalam Seminar on Blue, Green, and Circular Economy: The Future Platform for Post-pandemic Development pada Rabu (13/7/2022).

Di Indonesia sendiri, jelasnya, pendekatan sirkular memberikan banyak manfaat. Beberapa diantaranya menghasilkan tambahan PDB ekonomi sebesar Rp593 triliun hingga Rp638 triliun.

Bukan itu saja, ekonomi sirkular juga mengurangi limbah di setiap sektor sebesar 18 hingga 52 persen dan mengurangi emisi CO2 sebesar 126 juta ton, serta penggunaan air sebesar 6,3 miliar meter kubik.

Selain itu, juga menciptakan 4,4 juta pekerjaan kumulatif bersih dan menciptakan penghematan rumah tangga tahunan mencapai hampir 9 persen.

Kendati demikian, sampai saat ini hanya 8,6 persen dari ekonomi dunia yang sirkular. Ini, kata dia, menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan.

Oleh karena itu, menurutnya sistem ekonomi dengan pendekatan ekonomi biru, hijau dan sirkular sangat diperlukan, meskipun ini memiliki peluang sekaligus tantangan tersendiri.

Airlangga mengajak semua orang untuk menjaga keseimbangan alam baik di darat maupun laut, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

"Kita perlu mengatasi masalah pembiayaan serta memastikan bahwa kebijakan nasional sejalan dengan janji global," ucapnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper