Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

PTUN Batalkan Kenaikan UMP 5,1 Persen, Pengusaha Usul Ini ke Pemprov DKI

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DPD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta segera merespons keputusan PTUN terkait dibatalkannya kenaikan upah minimum provinsi sebesar 5,1 persen.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 13 Juli 2022  |  17:23 WIB
PTUN Batalkan Kenaikan UMP 5,1 Persen, Pengusaha Usul Ini ke Pemprov DKI
Sejumlah buruh mencoba menerobos pagar saat melakukan aksi unjuk rasa menolak upah minimum provinsi (UMP) di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). Mereka menolak UMP DKI Jakarta yang hanya naik Rp37.749 atau sekitar 0,8 persen saja dibandingkan tahun lalu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay - aww.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DPD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyikapi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dibatalkannya keputusan Gubernur Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi sebesar 5,1 persen.

Kenaikan tersebut merupakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.

Ketua DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan implementasi dari keputusan PTUN tersebut, UMP DKI Jakarta 2022 kembali sesuai formula PP No.36 Tahun 2021 yang naik sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp4.453.935.

“Yang menjadi pertanyaan adalah implementasi dari keputusan ini, mengingat UMP DKI Jakarta 2022 sudah berjalan selama 6 bulan dengan kenaikan 5,1 persen atau sebesar Rp4.641.854. Artinya pekerja sudah menerima gaji sesuai dengan kenaikan yang telah ditetapkan,” ujar Sarman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/7/2022).

Sarman mengatakan terkait implementasinya di lapangan, harus ada skenarionya sehingga tidak mengganggu hubungan industrial yang dinilai sudah kondusif. Menurutnya, peran Dewan Pengupahan dan Lembaga LKS Tripartit Daerah diharapkan dapat bersama sama merumuskan bagaimana implementasi dari keputusan PTUN itu.

“Kita dari pelaku usaha menyambut baik keputusan PTUN ini karena mampu menjawab pertanyaan dunia usaha dasar kenaikan UMP DKI Jakarta 2022. Kita memandang keputusan ini bukan perkara kalah menang tapi kepastian hukum dan regulasi,” tutur Sarman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

upah minimum ump dki jakarta pengusaha Anies Baswedan PTUN
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top