Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jelang Groundbreaking, Pembebasan Lahan IKN Rampung Agustus

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyatakan pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan menjadi prioritas.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 12 Juli 2022  |  19:14 WIB
Jelang Groundbreaking, Pembebasan Lahan IKN Rampung Agustus
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi Kendi Nusantara atau penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia di kawasan Titik Nol Kilometer IKN, Kalimantan Timur pada Senin (14 Maret 2022) / Youtube Setpres
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat segera rampung pada Agustus 2022.

Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan luas tanah untuk infrastruktur di atas areal penggunaan lain (APL) yang berada di dalam dan di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintaah (KIPP) IKN sekitar 2.500 hektare masih dalam proses finalisasi.

"Saat ini sedang finalisasi dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ditargetkan Agustus," kata Yulia kepada Bisnis, Selasa (12/7/2022).

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto sebelumnya menyebut pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan menjadi prioritas.

Dia mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan IKN.

"Sudah saya koordinasikan dengan bu Siti Nurbaya, saya juga akan kelapangan mana yang prioritas akan segera kita urus sehingga pak Bambang [Kepala Badan Otorita IKN] segera bisa bekerja," ujar Hadi.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara yang akan dimulai pada Agustus 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan mayoritas tanah yang digunakan untuk pembangunan IKN merupakan tanah pemerintah. Namun, ada beberapa wilayah yang merupakan lahan milik masyarakat, sehingga masih diperlukan proses pembebasan lahan.

"Ada sekian hektare yang masyarakat itu sedang diselesaikan oleh KLHK dan ATR/BPN, kalau yang untuk groundbreaking sudah pasti clean and clear," kata Basuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

IKN ibu kota negara infrastruktur proyek infrastruktur pembebasan lahan
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top