Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa utang yang ditarik selama ini telah digunakan untuk kepentingan produktif, salah satunya pembangunan infrastruktur, dari transportasi hingga pendidikan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa alokasi APBN untuk pembiayaan proyek infrastruktur melalui surat berharga syariah negara atau SBSN telah dimulai sejak tahun 2013, dan sampai tahun 2022 telah mencapai total Rp175,38 triliun.
"Skema pembiayaan melalui Sukuk Negara tersebut untuk membangun 4247 proyek pada 13 K/L dan tersebar di 34 provinsi, termasuk untuk Provinsi DIY," ujarnya dalam kunjungan ke Yogyakarta, Jumat lalu (8/7/2022).
Adapun total keseluruhan alokasi SBSN Proyek untuk Provinsi DIY dari tahun 2015 sampai 2022 telah mencapai Rp2,6 triliun. Setidaknya, ada 3 proyek yang sudah diresmikan oleh Wamenku.
Pertama, pembangunan Jalur Kereta Api Bandara YIA, yang menghubungkan Stasiun Yogyakarta (Tugu) ke Bandara YIA di Kab. Kulon Progo. Pembangunan jalur Kereta Api ini dibiayai melalui dana SBSN skema Multiyears Contract (MYC) dengan total sebesar Rp1,1 Triliun, dan diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta.
Kedua, pembangunan Underpass NYIA yang menggunakan pembiayaan dari Sukuk Negara sebesar Rp 293 miliar. Pembangunan underpass ini bertujuan agar akses Jalan Nasional Pantai Selatan (Pansela) Jawa yang menghubungkan Purwokerto dan Yogyakarta tetap terbuka. Keberadaan underpass baru tersebut juga untuk menunjang lalu lintas kendaraan menuju Bandara NYIA, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata di wilayah Yogyakarta.
Baca Juga
Ketiga, Pembangunan Gedung Utara FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan total Rp121,97 miliar. Dari pembangunan tersebut diharapkan mampu meningkatkan layanan dan mutu pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, serta mewujudkan pembangunan sarana pendidikan untuk pengembangan kapasitas, peningkatan akses, dan daya saing pendidikan tinggi di Indonesia.
Dari data Kemenkeu, sebanyak Rp29,5 triliun dana dari SBSN disiapkan untuk pembangunan 880 proyek infrastruktur pada tahun ini.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan bahwa pemanfaatan SBSN sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam agenda reformasi ekonomi.
Pelaksanaan berbagai proyek dapat mendukung pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19, baik jangka pendek maupun menengah. Dia menjelaskan bahwa pemanfaatan SBSN untuk pembangunan infrastruktur akan berjalan pada 2022.
Pemerintah mengalokasikan Rp29,5 triliun untuk proyek-proyek di 34 provinsi pada tahun ini.
"Realisasi pembiayaan proyek melalui SBSN tahun 2021 masih cukup baik yaitu sebesar 85,52 persen. Selanjutnya, sisa pekerjaan seluruh proyek tersebut akan dilanjutkan penyelesaiannya pada 2022, di mana rata-rata realisasi dari proyek SBSN tersebut selama ini mencapai 93 persen sampai 96 persen," ujar Luky pada Rabu (26/1/2022).
