Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pemulihan piutang dari kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI mencapai Rp25 triliun pada 2023.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan terkait Pengantar RKA dan RKP Kementerian Keuangan 2023. Rapat itu berlangsung pada Rabu (8/6/2022) di Gedung DPR, Jakarta.
Suahasil menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan mengalokasikan Rp6,2 triliun pada 2023 triliun untuk pelaksanaan program prioritas nasional dan proyek unggulan. Penagihan piutang BLBI termasuk dalam program tersebut.
"Pemulihan piutang BLBI targetnya pada 2023 Rp25 triliun," ujar Suahasil dalam rapat tersebut, Rabu (8/6/2022).
Usai rapat, ketika awak media meminta penjelasan lebih lanjut terkait target tersebut, Suahasil tidak mau memberikan jawaban. Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Rionald Silaban menyebut bahwa informasi rincinya akan ada dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama DPR.
Rionald membenarkan bahwa Rp25 triliun merupakan nilai target penagihan piutang BLBI pada 2023, dengan rincian yang akan muncul kemudian hari. Dia hanya menjelaskan bahwa target itu terkait dengan nilai pagu aset yang akan diciduk pemerintah.
"Gini, kan enggak mungkin yang namanya debitur itu bisa selesai dalam satu tahun, jadi it might take satu atau dua tahun, tapi intinya mereka akan kami kejar terus. Jadi, pagu itu adalah pagu mengenai asetnya," kata Rionald usai rapat tersebut.
