Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga TBS Merosot hingga Rp1.000/kg, AKPSI Desak Manuver Pemerintah

Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) meminta pemerintah bertidank cepat untuk menormalkan harga tandan buah segar (TBS) sawit.
Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) Yulhaidir (tengah), Bupati Banyuasin Askolani (kiri), Pj Bupati Kampar, Kamsol (kanan) saat Pertemuan Koordinasi AKPSI di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022)./Indra Gunawan
Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) Yulhaidir (tengah), Bupati Banyuasin Askolani (kiri), Pj Bupati Kampar, Kamsol (kanan) saat Pertemuan Koordinasi AKPSI di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022)./Indra Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) mendesak pemerintah segera menormalkan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang kini merosot tajam. Menurut APKSI, saat ini harga TBS sawit di petani sudah di bawah Rp1.000 per kilogram.

“Meminta kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi harga TBS sawit, paling lambat dua minggu ke depan melalui tata kelola ekspor CPO dengan memperhatikan kepentingan perkebunan perusahaan dan pemerintah,” ujar Ketua AKPSI Yulhaidir Pertemuan Koordinasi AKPSI di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).

Dikatakannya, AKPSI juga mendukung dengan sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam melakukan audit sektor hulu dan hilir kelapa sawit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melibatkan pemerintah kabupaten penghasil sawit dalam proses audit.

Yulhaidir yang juga Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, itu meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan salinan akta notaris yang dilegalisir tentang pernyataan perusahaan untuk membangun kebun masyarakat sebesar 20 persen dari luas hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, dia juga meminta salinan surat keputusan tentang izin pelepasan hutan kepada masing-masing kabupaten penghasil sawit seluruh indonesia dalam rangka percepatan realisasi pembangunan kebun plasma masyarakat.

“Meminta kepada Menteri ATR atau BPN untuk tidak memproses HGU perusahaan sebelum menyampaikan kesanggupan pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun inti dengan melampirkan surat keputusan Bupati tentang calon lahan dan calon petani kebun masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut industri sawit di Indonesia bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembenahan di industri sawit dari hulu sampai dengan hilir.

Menurutnya, sawit merupakan komoditas ekspor andalan dengan total nilai ekspor mencapai US$ 35 milliar dan menjadi ekspor terbesar, bahkan lebih besar dari migas.

"Industri sawit menyerap banyak tenaga kerja diantaranya 4,2 juta lapangan kerja langsung dan 12 juta lapangan kerja tidak langsung," katanya dalam acara tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper