Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta evaluasi kinerja belanja dukungan untuk UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) karena realisasinya yang rendah.
Hal tersebut dapat menghambat pemulihan ekonomi untuk mencapai titik maksimal.
Anggota Komisi X DPR Fraksi Nasdem Moh. Haerul Amri menjelaskan bahwa pemerintah mencatatkan realisasi yang rendah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 .
Dari pagu anggaran Rp744,7 triliun, hanya 87,9 persen atau Rp655,14 triliun yang terealisasi.
Fraksi Nasdem menilai bahwa rendahnya kinerja dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu penyebab tidak maksimalknya realisasi anggaran PEN.
"Kontribusi terbesar melesetnya target tersebut diakibatkan rendahnya realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi," kata Haerul yang membacakan pandangan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna ke-27 DPR, masa persidangan V tahun sidang 2021—2022, Selasa (5/7/2022).
Pada 2022, program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasioal (PCPEN) hanya memuat tiga klaster, berkurang dari 2021 yang memuat empat klaster.
Sayangnya, seperti tahun lalu, klaster penguatan pemulihan ekonomi yang memuat dukungan terhadap UMKM mencatatkan realisasi yang paling rendah.
Hingga 17 Juni 2022, realisasi anggaran program penguatan pemulihan ekonomi adalah Rp28,8 triliun. Jumlah itu baru mencakup 16,2 persen dari pagu senilai Rp178,3 triliun, padahal tahun ini sudah separuh jalan.
Dukungan terhadap UMKM memang mencatatkan nilai realisasi tertinggi dalam program tersebut, yakni mencapai Rp8 triliun.
Sebagai perbandingan, insentif perpajakan dan dukungan ketahanan pangan masing-masing baru terealisasi Rp6 triliun, serta dukungan bagi sektor padat karya Rp5,5 triliun.
Masih rendahnya realisasi program penguatan pemulihan ekonomi secara keseluruhan menunjukkan bahwa penyaluran dukungan bagi UMKM pada 2022 masih belum optimal.
"Percepatan realisasi dalam sisa waktu yang sempit rawan mengorbankan kualitas dari pelaksanaan anggaran tersebut," imbuhnya.
Adapun, realisasi anggaran penanganan kesehatan adalah Rp27,6 triliun atau 22,5 persen dari pagu Rp122,54 triliun, lalu realisasi program perlindungan masyarakat adalah Rp57 triliun atau 36,9 persen dari pagu Rp154,76 triliun. Hingga Juni 2022, belum terdapat realisasi yang mendekati 50 persen.
