Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani Tugaskan Tim Task Force Tindaklanjuti Temuan BPK dalam Akuntasi Transaksi Pajak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan agar memerintahkan Tim Task Force dukungan PSAP mengenai imbalan kerja dan PSAP mengenai pendapatan dari transaksi non pertukaran.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 30 Juni 2022  |  15:25 WIB
Sri Mulyani Tugaskan Tim Task Force Tindaklanjuti Temuan BPK dalam Akuntasi Transaksi Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan dalam konferensi pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin (3/1/2021). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menugaskan Tim Task Force untuk berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dalam percepatan penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) terkait.

Hal tersebut, guna menindaklanjuti temuan kebijakan akuntansi yang belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak atas penyajian hak dan kewajiban negara.

"Pemerintah sudah meminta Tim Task Force untuk berkoordinasi dengan KSAP untuk selanjutnya menyempurnakan kebijakan akuntansi terkait transaksi perpajakan SAP," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (30/6/2022).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP) Tahun 2021, kebijakan akuntansi belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak atas penyajian hak negara minimal sebesar Rp11,11 triliun dan kewajiban negara minimal sebesar Rp21,83 triliun serta belum memaksimalkan tindakan penagihan hingga piutang daluwarsa sebesar Rp710,15 miliar.

Untuk itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan agar memerintahkan Tim Task Force dukungan PSAP mengenai imbalan kerja dan PSAP mengenai pendapatan dari transaksi non pertukaran, agar berkoordinasi dengan KSAP untuk menetapkan PSAP yang mencakup seluruh transaksi pajak.

Selain itu, BPK meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merevisi KMK Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 untuk mengakomodir penerapan PSAP 15 terhadap piutang yang telah kadaluarsa setelah tanggal pelaporan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak bpk sri mulyani
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top