Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok negara-negara demokrasi terkaya di dunia, G7, mengumumkan prakarsa dana infrastruktur global senilai US$600 miliar atau Rp8.880 triliun untuk melawan dorongan China dalam menggunakan pengaruh politik dan komersial melalui investasi besar-besaran di negara-negara berkembang.
Presiden AS Joe Biden bergabung dengan para pemimpin negara makmur lainnya dalam mengungkap prakarsa dana infrastruktur global itu pada pertemuan puncak G7 di Pegunungan Alpen, Jerman.
"Bangsa kita dan dunia berdiri pada titik perubahan sejati dalam sejarah kita," tegas Biden, dikutip dari Politico.
Dia menambahkan bahwa pilihan yang dibuat di negara-negara berkembang saat ini akan menopang mereka terhadap guncangan masa depan dari perubahan iklim dan pandemi dan mempersiapkan mereka untuk era digital.
AS akan meningkatkan total kontribusinya hingga US$200 miliar untuk program infrastruktur ini selama lima tahun mendatang melalui kombinasi pembiayaan federal dan investasi sektor swasta.
Angka ini menambah ketersediaan dana sebelumnya sebesar 300 miliar euro yang sudah diumumkan oleh Uni Eropa. Seiring dengan kontribusi dari anggota lain, target keseluruhan dari dana ini mencapai US$600 miliar.
Baca Juga
Biden tidak pernah menggunakan kata China, tetapi aroma persaingan untuk mencapai jangkauan global jelas tercium. Terutama, ketika Biden menyatakan bahwa negara-negara penganut demokrasi akan melakukan semua yang bisa ditawarkan dan mereka akan menang atas otokrasi.
“Kami menawarkan pilihan yang lebih baik untuk orang-orang di seluruh dunia,” katanya.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan tujuan dana ini adalah untuk menghadirkan dorongan investasi yang kuat dan positif kepada dunia untuk menunjukkan kepada mitra kami di negara berkembang bahwa mereka memiliki pilihan.
Rencana infrastruktur pertama kali diumumkan setahun yang lalu, pada G7 tahun lalu di Inggris, tetapi hanya sedikit kemajuan yang dibuat dan program tersebut telah diganti namanya.
Pada tahun 2021, program ini dinamai dijuluki "Build Back Better World" setelah dorongan legislatif Biden, tetapi ledakan agenda domestiknya telah menyebabkan moniker baru, yakni "Partnership for Global Infrastructure" atau "Kemitraan untuk Infrastruktur Global."
Itu juga akan menjadi istilah umum yang mencakup program UE dan Inggris sendiri.
Rencana kemitraan tersebut dimaksudkan untuk bersaing dengan “Belt and Road Initiative” milik China, yang telah mencoba memperkuat hubungan dengan negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika, dengan menawarkan pembiayaan untuk proyek skala besar seperti jalan raya, kereta api, dan pelabuhan.
Para pejabat AS secara konsisten mengklaim bahwa negara-negara yang berbisnis dengan China berakhir dengan hukuman utang dan menawarkan rencana Barat sebagai alternatif.
Kemitraan ini juga akan menyediakan struktur bagi negara-negara G7 untuk menggabungkan sumber daya mereka dalam menawarkan uang tunai kepada negara-negara berkembang untuk mematikan pembangkit listrik tenaga batu bara mereka.
Yang pertama dari apa yang disebut Kemitraan Transisi Energi yang Adil ini sedang diluncurkan di Afrika Selatan, sementara sisanya sedang dibahas di India, Indonesia, Vietnam dan Senegal. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa kontribusi Berlin ke Afrika Selatan akan berjumlah 300 juta euro.
