Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M. Misbakhun menyarankan pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengingat rendahnya serapan dana tersebut sepanjang tahun berjalan.
Misbakhun mengatakan refocusing maupun realokasi menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi serta menguatkan mitigasi risiko dari berbagai ketidakpastian global.
“Apalagi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi akibat situasi geopolitik global,” kata dia, Senin (20/6/2022).
Adapun, klaster yang penyerapan anggarannya perlu dipacu antara lain adalah perlindungan sosial, penanganan kesehatan, dukungan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta insentif perpajakan.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi anggaran PEN secara keseluruhan mencapai 20,9 persen atau Rp95,13 triliun dari pagu Rp455,62 triliun hingga 3 Juni lalu.
Sementara itu, Anggaran PEN untuk pemulihan ekonomi baru terserap 8,3 persen atau Rp14,83 triliun dari total alokasi Rp178 triliun, dan perlindungan masyarakat tercatat sudah mencapai 36,1 persen atau Rp55,85 triliun
Baca Juga
“Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan kajian atas penyerapan anggaran PEN agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa koordinasi yang terus dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan global.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah terus melanjutkan program Penanganan Covid-19 dan PEN dengan perhatian khusus terhadap sektor UMKM.
Dia menambahkan, peningkatan akses pembiayaan juga menjadi salah satu strategi pengembangan UMKM, yaitu dengan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Realisasi penyaluran KUR sampai 31 Mei 2022 sebesar Rp147,7 triliun atau 39,6 persen dari target,” ujarnya.
Data terbaru, realisasi anggaran PEN secara keseluruhan mencapai 20,9 persen atau Rp95,13 triliun dari Rp455,62 triliun hingga 3 Juni 2022.
Dari segi penanganan kesehatan, Kemenko Perekonomian mencatat realisasi sudah 20 persen atau Rp24,46 triliun. Ini digunakan untuk klaim tenaga kesehatan, insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan, pengadaan vaksin, serta dana desa.
Kemudian untuk perlindungan masyarakat sudah mencapai 36,1 persen atau Rp55,85 triliun. Ini antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan, serta Kartu Prakerja.
Di samping itu, dana pemulihan ekonomi 8,3 persen atau Rp14,83 triliun dari Rp178 triliun ini digunakan untuk sektor pariwisata, dukungan UMKM, dan fasilitas perpajakan.
