Menko Airlangga: BEI Perlu Dipersiapkan untuk Transaksi Perdagangan Karbon

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu dipersiapkan untuk terlibat dalam transaksi perdagangan karbon.

Sebagaimana diketahui, Indonesia juga turut serta mencapai target penurunan emisi, sesuai dengan Persetujuan Paris atau Paris Agreement. Kendati demikian, komitmen tersebut memerlukan pendanaan yang tak sedikit.

Sebagai otoritas pasar modal, Airlangga mendorong BEI untuk segera mempersiapkan infrastruktur, perangkat dan instrumen, terutama terkait dengan investasi berkelanjutan.

Menurut dia, penguatan fundamental pasar ini akan mendorong peluang untuk berebut pasar pembiayaan hijau, sehingga mendorong proses transisi ekonomi hijau lebih cepat dan efektif.

"Bursa Efek Indonesia secara khusus perlu dipersiapkan untuk terlibat dalam transaksi perdagangan karbon, guna membiayai transisi pembangkit listrik tenaga batu bara serta mengadopsi  prinsip-prinsip environment, social dan governance," kata Airlangga  dalam webinar nasional bertajuk "Investasi Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon: Peluang dan Tantangan" yang digelar secara daring, Senin (20/6/2022).

Pada Juli mendatang, Indonesia berencana menerapkan cap-trade-tax dan offset untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Dengan skema tersebut, pembangkit listrik tenaga batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan.

Indonesia saat ini tengah mencoba membuka inovasi dengan penerapan cap-trade-tax dan offset di sektor pembangkit listrik dan tidak memungkiri mekanisme lain yang lebih efektif dan efisien.

Oleh sebab itu, kata Airlangga, diperlukan pertukaran informasi, pengalaman, serta peningkatan SDM dan teknologi guna mewujudkan reformasi nilai ekonomi karbon yang lebih baik.

"Efektivitas berbagai kebijakan untuk  mengurangi emisi karbon membutuhkan dukungan semua pihak terutama juga para cendekia yang sangat ditunggu  masukannya guna memperbaiki kebijakan ataupun menyempurnakan regulasi  yang akan dikeluarkan pemerintah," ujar dia.