Bisnis.com, JAKARTA - Hadi Tjahjanto mengaku akan segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan konflik pertanahan di masyarakat usai dirinya resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hadi mengatakan pihaknya masih memiliki target untuk menuntaskan pemberian 126 juta sertifikat tanah hingga 2024 mendatang.
Di samping itu, dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pelantikan jabatan, konflik sengketa tanah menjadi tugas prioritas yang akan dikerjakan selama masa jabatannya.
"Kemungkinan kita akan turun banyak di lapangan dibandingkan di kantor, karena saya harus menemui mereka di 514 kabupaten dan kota," ujarnya di acara Sertijab Menteri ATR/BPN di Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Dia mengungkapkan, konflik sengketa tanah yang masih berlangsung hingga saat ini di antaranya adalah sengketa antara masyarakat PT Perkebunan Nusantara.
Selain itu, konflik antara masyarakat dengan Perhutani menjadi perhatian penting pemerintah untuk bisa diselesaikan pada masa jabatannya.
"Sengketa antara masyarakat dan PTPN, sengketa dengan Perhutani, dua stakeholder ini yang harus kita pegang untuk berkoordinasi dengan baik, saya yakin karena kenal lama dengan pak Erick Thohir [Menteri BUMN] dan bu Siti Nurbaya [Menteri KLHK] ini bisa diselesaikan," ujarnya.
