Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Resmi Jabat Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto: Saya akan Banyak di Lapangan

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan konflik sengketa tanah menjadi tugas prioritas yang akan dikerjakan selama masa jabatannya sesuai arahan Presiden Jokowi.
Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto memberikan salam sebelum upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto memberikan salam sebelum upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Hadi Tjahjanto mengaku akan segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan konflik pertanahan di masyarakat usai dirinya resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hadi mengatakan pihaknya masih memiliki target untuk menuntaskan pemberian 126 juta sertifikat tanah hingga 2024 mendatang.

Di samping itu, dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pelantikan jabatan, konflik sengketa tanah menjadi tugas prioritas yang akan dikerjakan selama masa jabatannya.

"Kemungkinan kita akan turun banyak di lapangan dibandingkan di kantor, karena saya harus menemui mereka di 514 kabupaten dan kota," ujarnya di acara Sertijab Menteri ATR/BPN di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Dia mengungkapkan, konflik sengketa tanah yang masih berlangsung hingga saat ini di antaranya adalah sengketa antara masyarakat PT Perkebunan Nusantara.

Selain itu, konflik antara masyarakat dengan Perhutani menjadi perhatian penting pemerintah untuk bisa diselesaikan pada masa jabatannya.

"Sengketa antara masyarakat dan PTPN, sengketa dengan Perhutani, dua stakeholder ini yang harus kita pegang untuk berkoordinasi dengan baik, saya yakin karena kenal lama dengan pak Erick Thohir [Menteri BUMN] dan bu Siti Nurbaya [Menteri KLHK] ini bisa diselesaikan," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper