Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah akan melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha di industri minyak goreng. Agenda tersebut dilaksanakan agar tata kelola industri minyak goreng semakin baik ke depannya baik dari hulu sampai hilir.
Hal tersebut Luhut beberkan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (9/6/2022).
"Hari ini dan besok saya kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha besar dan pelaku usaha dan asosiasi di Bali. Kita mau bikin business matching. Jadi apa yang dibuatkan pemerintah, apa yang dibuat kalian, apa yang cocok, apa tidak cocok sehingga tidak ada dusta di antara kita," papar Luhut.
Menurut Luhut, dalam forum tersebut nantinya pemerintah dan pelaku usaha akan saling melempar keluhan, saran, dan sebagainya dalam rangka tata kelola minyak goreng. Pasalnya, kata dia, masalah yang terjadi pada tata kelola minyak goreng selama 5 bulan terakhir disebabkan oleh aturan yang tidak konsisten.
"Karena saya lihat dari itu kerusakan selama 5 bulan itu inkonsistensi kita. Nah sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun tapi saya dengerin," ujar Luhut.
Dikatakannya, tata kelola minyak goreng pun ke depan akan didigitalisasi. Imbasnya akan terlihat pada peningkatan penerimaan negara.
Purnawiran Jenderal TNI bintang tiga itu juga mengungkapkan rencana audit yang sedang dilakukan pihaknya terkait minyak goreng. Tujuannya adalah agar pemerintah mengetahui luas lahan kelapa sawit hingga ekspor minyak goreng.
"Jumlah yang ada di industri ini harus cocok kepada Kemendag, Kemenperin, Bea Cukai. Jadi harga jumlah itu harus bisa cocok dan kalau itu terjadi saya kira penerimaan negara saya kira billion of dollar kita akan tambah dari sana," kata Luhut.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah akan membatasi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit.
"Kemudian juga kita akan batasi orang-orang yang tinggal di luar negeri menikmati punya harta ratusan ribu hektare di Republik ini. saya kira kita nggak setuju dengan hal-hal seperti ini. Itu saya kira dengan audit yang akan kami lakukan," pungkas Luhut.
