Bisnis.com, JAKARTA – Komisi IV DPR RI meminta kejujuran dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terkait pengadaan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak yang sudah sebulan lebih mewabah.
Pada Rapat Dengar Pendapat bersama Eselon I Kementan, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin terus mencecar Dirjen PKH Nasrullah terkait data terkait vaksin PMK. Pasalnya, Sudin melihat apa yang disampaikan oleh Nasrullah tidak sama dengan kenyataannya.
Dalam RDP tersebut Nasrullah menyampaikan bahwa kebutuhan vaksin darurat sebesar 3 juta dosis yang akan diimpor dari Prancis dan dananya bersumber dari APBN PKH. Vaksin tersebut akan sampai di Indonesia estimasi pada minggu kedua Juni 2022.
“Untuk vaksin darurat sebesar 3 juta dosis yang bersumber dari APBN PKH. Asal vaksin dari Prancis estimasi kedatangan minggu kedua Juni 2022,” jelas Nasrullah dalam RDP Komisi IV DPR RI, Rabu (8/6/2022).
Lantas, Sudin dibuat bingung. Pasalnya, pada pertemuan sebelumnya Nasrullah mengatakan akan mengimpor 3 juta dosis vaksin dari Prancis dengan alokasi dana dari APBN yang tersedia hanya untuk 1 juta dosis. Dari mana dana untuk 2 juta dosis sisanya?
“Sekarang saya tanya, berarti anda menyembunyikan anggaran untuk membeli vaksin itu, Anda kan tidak ada di perencanaan awal bahwa ada PMK, ada ketidakjujuran di Anda,” tanya Sudin.
Baca Juga
“Ada memang anggaran pengendalian penyakit untuk 800.000 dosis,” jawab Nasrullah.
“Sekarang Anda bilang beli 3 juta, sebelumnya Anda bilang vaksin dari Vietnam dan Australia, jangan bohong, jujur saja bicara,” tegas Sudin.
“Saya tidak menyalahkan Anda, saya ingin, ayo kita terbuka, bagaimana pemerintah dan DPR menyelesaikan masalah PMK, kalau sampai kasus ini meledak, bukan hanya Anda yang malu, kami semua Komisi IV malu,” lanjut Sudin.
“Untuk yang awal, yang revisi dari dana yang memang ada di 2022 itu hanya 800.000 dosis, yang 2,2 juta sudah ada arahan dari Bapak Menteri untuk meminta Pak Sekjen melakukan refocusing internal untuk memfasilitasi pengadaan vaksin 2,2 juta tersebut,” jawab Nasrullah.
Bukannya senang dengan jawaban tersebut, Sudin justru terus mencecar Nasrullah karena dinilai tidak konsisten. Masalah yang membuat Sudin semakin meninggikan suara adalah refocusing yang dilakukan Kementan.
Pada pertemuan sebelumnya Sudin sudah menawarkan Kementan untuk melakukan refocusing anggaran, tapi tidak ada tanggapan atau kelanjutan dari Kementan. Tiba-tiba pada hari ini, Nasrullah menyampaikan melakukan refocusing.
Setidaknya untuk pengadaan sekitar 2 juta vaksin tersebut membutuhkan dana kurang lebih Rp115 miliar. Oleh karena itu, Sudin telah menawarkan untuk melakukan refocusing dana dari 10 eselon masing-masing Rp10 miliar.
“Pada rapat kerja saya tawarkan tiga kali, ayo kita refocusing, Anda ini anggaran bebas lagi tiba-tiba beli vaksin 3 juta [dosis],” lanjut Sudin.
“Sampai saya bicara di atas sama pak menteri, pak menteri sudah perintahkan [saja] refocusing, setiap eselon 1 potong Rp10 miliar, kalo 10 sudah Rp100 miliar, tinggal Anda menyiapkan Rp15 miliar. Tapi kan Anda waktu itu nggak ada yang respons, maka saya pertanyakan anggarannya dari mana mau refocusing?,” cecar Sudin.
Belum ada jawaban setelah diskusi tersebut beralih ke pembicaraan yang lain, tapi Sudin meminta kepada Nasrullah untuk memberikan jawaban apa adanya sesuai dengan data yang ada.
Selain Prancis, Kementan juga tengah melakukan pengadaan vaksin dengan bantuan FAO dari Vietnam dan Australia, serta dari Brasil dan Selandia baru yang akan segera datang mulai Juni hingga Juli 2022.
