Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pihaknya terus berupaya untuk mengendalikan harga minyak goreng curah agar mencapai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 hingga Rp15.000. Menurutnya realisasi distribusi di lapangan merupakan kunci pengendalian harga yang baik.
Contoh yang baik terjadi di wilayah Banten dan Jawa Tengah (Jateng), lantaran harganya sudah mendekati HET. Hal tersebut menurutnya lantaran distribusi dari produsen ke distributor 1, distributor 2 hingga ke pengecer berjalan lancar.
Meskipun demikian, Luhut mengungkapkan pihaknya masih menemukan oknum-oknum yang nakal di beberapa wilayah. Salah satunya di Jakarta, di mana harga minyak goreng curah masih tinggi, karena diduga ada penimbunan dan pendistribusian yang tidak sesuai.
"Hal berbeda terjadi di Jakarta karena harga lebih tinggi dibandingkan harga HET. Hal ini terjadi karena rasio barang yang diterima dari pengecer menurun drastis," kata Luhut dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Minggu (5/6/2022).
Kemudian Luhut juga menemukan kasus lain di wilayah Jawa Barat (Jabar), di mana tidak ada masalah dalam sisi distribusi, namun harga di lapangan masih tinggi. Menurutnya hal tersebut lantaran ada praktik monopoli oleh distributor.
"Meski barang telah didistribusi hingga ke pengecer, perusahaan-perusahaan distributor 2 dimiliki oleh satu orang saja. Praktik ini menyebabkan pasokan dan harga rentan untuk dimanipulasi, sehingga realisasi harga di masyarakat masih tinggi. Sekarang secara bertahap sudah mulai kita tindak, sudah mulai kita lihat indikasi terus membaik,” paparnya.
Hal yang berbeda terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut), di mana pihaknya menemukan bahwa minyak goreng yang seharusnya keluar dari pihak produsen ke distributor justru kembali ke produsen.
"Dia berputar kembali, minyak goreng curah tersebut kemungkinan dikemas dalam kemasan premium dan dijual mengikuti harga premium," katanya.
Luhut pun menegaskan pihaknya akan menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir di tengah masa transisi yang berlangsung.
Berbagai masalah yang terjadi di lapangan adalah pembelajaran. Kami juga ke depan akan mengaktifkan semua sistem digitalisasi masuk ke dalam Peduli Lindungi. Setiap gerakan akan terpantau digital," katanya.
