Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mempercepat upaya pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di tengah potensi jebolnya kuota yang ditetapkan pada tahun ini.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan aplikasi MyPertamina bakal digunakan pemerintah untuk mengatur upaya pembatasan pembelian BBM Bersubsidi seperti Solar dan Pertalite di tengah masyarakat.
“Ini sedang finalisasi dan kemudian sosialisasi baru diterapkan,” kata Saleh melalui pesan singkat, Jumat (3/6/2022).
Kendati demikian, Saleh memastikan upaya pembatasan lewat prosedur verifikasi pembeli BBM bersubsidi lewat aplikasi MyPertamina itu bakal diterapkan pada tahun ini. Alasannya, BPH Migas memproyeksikan realisasi konsumsi BBM bersubsidi bakal melebihi kuota yang ditetapkan.
“Tahun ini diterapkan karena prognosis realisasi di atas kuota,” kata dia.
Misalkan, dia mencontohkan kuota yang diberikan untuk pertalite tahun ini hanya sekitar 23,05 juta kiloliter. Sementara, PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi untuk pertalite sudah mencapai 80 persen pada Mei 2022.
“Oleh sebab itu perlu diatur yang bisa mengkonsumsi pertalite. Misalnya apakah mobil mewah masih boleh? Padahal mereka mampu beli yang non subsidi. Aturan tentang hal tersebut saat ini masih dalam finalisasi,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pjs Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Heppy Wulansari mengatakan terjadi ketimpangan realisasi konsumsi antara BBM bersubsidi dan non subsidi hingga paruh pertama tahun ini. Dengan demikian, Pertamina mensinyalir terjadi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran di tengah masyarakat.
“Saat ini, konsumsi Solar subsidi mencapai 93 persen sementara solar industri hanya sekitar 7 persen. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan asumsi bahwa saat ini industri terus menggeliat dan membutuhkan energi Solar yang lebih besar,” kata Heppy melalui pesan singkat, Kamis (26/5/2022).
Heppy menerangkan ketimpangan konsumsi BBM itu disebabkan karena selisih harga yang cukup lebar antara solar subsidi dan industri. Malahan, disparitas harga itu juga turut memicu penyelewengan BBM bersubsidi di tengah masyarakat yang belakangan ikut merugikan arus kas Pertamina dan pendapatan negara dari sektor pajak.
Berdasarkan catatan Pertamina per Mei 2022, konsumsi pertalite sudah mencapai 80 persen dari keseluruhan penggunaan gasoline. Sementara itu, konsumsi LPG 3 kilogram sudah menyentuh di angka 93 persen dari keseluruhan konsumsi LPG secara nasional.
