Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta Kementerian Pertanian untuk jujur dalam menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pasalnya, ujar Sudin, Kementan hingga saat ini belum memiliki komitmen apapun dengan produsen vaksin PMK.
Awalnya Sudin mencecar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah soal kunjungannya ke Brasil dan pengadaan vaksin PMK.
Sudin mengkritik kunjungan tim Kementan ke Brasil untuk mencontoh upaya penanggulangan negara tersbeut dalam memerangi PMK. Padahal, menurutnya Brasil masih digolongkan negara yang belum bebas PMK. Sementara itu, Australia yang lebih dekat dengan Indonesia justru sudah bebas PMK.
“Belajar sama orang yang tidak punya kemampuan. Brasil secara country, tidak bicara zona, itu masih PMK. Kenapa tidak belajar ke Australia yang lebih deket yang sudah bebas PMK,” ujar Sudin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Kamis (2/6/2022).
“Sekarang mau impor vaksin, vaksinnya dari mana?,” tanya Sudin.
“Dari Perancis, pak ketua,” jawab Nasrullah.
Baca Juga
“Berapa?,” kata Sudin.
“Out standing 3 juta, pak ketua,” ucap Narullah.
“Uangnya dari mana? Rp100 miliar lebih duitnya,” tanya Sudin.
“Untuk sementara, kami menyediakan 1 juta [vaksin] di APBN kita,” tutur Nasrullah.
Sudin pun meminta agar Nasrullah jangan berbohong. Sebab, berdasarkan pantauan Sudin, Perancis belum mempunyai kesepakatan soal penjualan vaksin ke Indonesia.
“Jangan bohongi saya. Barusan ngecek nih Perancis belum ada deal pembelian 3 juta vaksin. Jujur aja, engga, gini loh. Kalau memang ini tidak bisa di Perancis di Malaysia ada gak, vaksin? Ada. Di Vietnam ada gak? Ada. Di Australia siap membantu,” ungkap Sudin dengan suara tinggi.
Sudin mengungkapkan ada beberapa negara yang sudah ingin membantu Indonesia mengatasi wabah yang kini sudah menyebar ke 16 provinsi itu.
“Ini mantan pimpinan OIA mau ketemu saya. Saya bilang minggu depan setelah kembali dari Lampung. Ingin membantu Pemerintah Republik Indonesia bagaimana mencari jalan keluarnya. Saya pikir anda kemarin mau mencari vaksi,” jelasnya.
Seharusnya, politisi PDIP itu mengatakan Kementan menggunakan kesempatan raker untuk lebih realistis soal penanggulangan PMK. Jika perlu, ujarnya, Mentan melapor kepada Presiden Jokowi, Bappenas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar menjadikan status PMK sebagai bencana nasional.
Sebab, setiap hari PMK terus menyebar, produksi susu nasional berpotensi anjlok lebih dari 50 persen.
“Udahlah bilang ini bencana nasional, lapor ke presiden, lapor ke Bappenas, lapor ke menteri keuangan, bagaimana yang sudah kena kita musnahkan. Setiap hari kena bertambah. Yang namanya sapi perah sudah anjlok hampir 50 persen. Kebayang gak oleh kita. Masa setiap hari saya negur bicara keras, gak perlulah,” ungkapnya.
