Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mengatur konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk menekan penggunaan bahan bakar subsidi tersebut. Pengguna kendaraan mewah berpotensi tidak lagi dapat membeli Pertalite secara bebas.
Banyaknya mobil mewah yang disebut-sebut ikut menenggak BBM jenis Pertalite, membuat pemerintah harus mengatur mekanisme peruntukan bahan bakar tersebut. Tujuannya agar penyaluran minyak subsidi lebih tepat sasaran.
Aturan mobil mewah dilarang membeli Pertalite menjadi salah satu berita pilihan yang diulas secara komprehensif di Bisnisindonesia.id. Selain berita tersebut, beberapa isu lainnya ikut diangkat, mulai dari strategi GOTO incar laba, panen pendapatan negeri Petrodolar hingga tantangan di sektor properti.
1. Aturan Mobil Mewah Dilarang Beli Pertalite Siap Meluncur
Pemerintah tengah menggodok aturan teknis pembelian BBM berkadar oktan (research octane number/RON) 90 yakni Pertalita. Kendati belum disebutkan secara detail, mobil mewah disebut masuk dalam kategori kendaraan yang akan dilarang menggunakan Pertalite.
Pada dasarnya, mobil di atas 2.000 cc sudah semestinya menggunakan BBM dengan kadar oktan yang lebih bagus, yakni Pertamax, apalagi untuk kendaraan yang terbilang mewah.
Kendati begitu, dengan aturan yang berlaku saat ini dan harga Pertamax yang jauh lebih mahal ketimbang Pertalite, banyak mobil mewah yang bahkan ikut antre membeli Pertalite. Perbandingannya, Pertamax dihargai pada kisaran Rp12.500 per liter, sedangkan Pertalite masih berada di level Rp7.650 per liter.
Catatan Pertamina menyebut, rata-rata konsumsi Pertalite secara nasional hingga Mei 2022 mencapai sekitar 80 persen. Sementara itu, rata-rata konsumsi Pertamax hanya berkisar di angka 19 persen. Sejauh mana rencana aturan ini digodok pemerintah?
2. Strategi GOTO Mengincar Laba dalam Pusaran Krisis Startup
Industri perusahaan rintisan di bidang teknologi atau startup digital tengah dalam ancaman akibat tekanan likuiditas global seiring dengan kebijakan pengetatan moneter bank sentral dunia. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. yang baru saja listing dan masih berstatus rugi pun menjadi sorotan.
Belum lagi, pasar baru-baru ini dikejutkan oleh kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi pada sejumlah perusahaan rintisan, seperti Zenius, LinkAja, dan JD.ID. Bahkan, beberapa perusahaan sudah lebih dahulu gulung tikar, seperti Airy Rooms, Stoqo, Qlapa, dan Sorabel.
Sebelumnya, perusahaan startup seperti Fabello, TaniHub, dan UangTeman juga sudah lebih dahulu melakukan langkah pengetatan serupa. OLX juga dikabarkan menghentikan aktivitas perekrutan karyawan baru untuk semua peran fungsional. Gelombang PHK dari perusahaan rintisan dalam negeri kian tidak terelakkan.
Alasannya kurang lebih seragam, yakni perusahaan mengalami keterbatasan likuiditas untuk menunjang keberlanjutan operasional bisnisnya. Jadi, langkah efisiensi harus ditempuh guna memastikan perusahaan tetap hidup.
Sementara itu, GOTO baru saja mengumumkan kinerja keuangannya untuk periode akhir tahun 2021 dan kuartal pertama 2022. Hasilnya, perseron melaporkan nilai kerugian yang membengkak dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Lalu, bagaimana strategi GOTO mengincar laba di tengah keruntuhan era startup?
3. Harga Minyak dan Gas Dunia, Negeri Petrodolar Panen Pendapatan
Gejolak geopolitik di awal tahun memberi dampak cukup signifikan bagi negara penghasil komoditas fosil. Negara-negara produsen minyak misalnya, diperkirakan kian mendapat keuntungan besar dari pembelian komoditas global tersebut di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Mereka yang dulu dikenal dengan julukan negeri petrodolar, karena masuknya devisa dolar atas pembelian minyak, bisa mencetak keuntungan dari langkanya pasokan minyak dunia di tengah permintaan yang tidak berkurang.
Julukan negeri petrodolar selama ini ditujukan kepada negara Timur Tengah bagian Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE dan Oman. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Brunei bisa digolongkan juga sebagai negeri petrodolar.
Kondisi global yang terjadi saat ini membuat harga minyak melonjak. Pada Selasa (31/5/2022) pagi WIB saja, harga minyak dunia tercatat menembus US$121 per barel. Angka tersebut merupakan level tertinggi dalam dua bulan terakhir. Apa yang mendorong lonjakan harga minyak dunia saat ini?
4. Strategi Mengejar Hasrat Jadi Pusat Halal Dunia
Rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) rupanya menjadi momentum untuk menggenjot industri halal nasional guna mencapai cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia.
Salah satu strategi yang dinilai bisa memicu tekad bersama pelaku bisnis adalah dengan membangun kawasan industri halal di berbagai daerah produsen yang menerapkan semua prinsip dan persyaratan syariah.
Dengan berhimpun dalam satu kawasan juga memudahkan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan penerapan prinsip halal dalam setiap produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah kepala daerah kini tertarik membangun kawasan industri halal di wilayahnya.
Menkeu mengatakan rencana pembentukan kawasan industri halal ini perlu didukung kementerian dan lembaga terkait karena perlu diikuti dengan dukungan dan kerja sama agar para pelaku ekonomi syariah masuk ke calon kawasan industri tersebut. Bagaimana pemerintah mengatur strategi menjadi pusat halal dunia?
5. Tantangan Menghantui Sektor Properti, Akankah Terjadi Pemulihan?
Di sepanjang tahun ini, sektor properti mengalami tekanan yang cukup besar mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 11 persen. Tekanan sektor properti juga akan semakin berat apabila suku bunga acuan Bank Indonesia juga mengalami kenaikan seiring Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed telah menaikkan suku bunganya.
Meski demikian, memang Pemerintah kembali memperpanjang diskon pajak atau insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 50 persen hingga 30 September 2022 untuk rumah tapak dan rumah susun baru yang ready stock. Tahun lalu, diskon pajak yang diberikan pemerintah sebesar 100 persen.
Kelanjutan insentif PPN DTP Rumah ini tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Sejauh mana tantangan sektor properti seiring dengan pemulihan ekonomi dalam negeri?
