Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap implementasi neraca komoditas dapat mengatasi persoalan tata kelola ekspor dan impor yang masih menjadi tantangan di Indonesia.
Berbagai persoalan dihadapi selama ini, di antaranya perizinan ekspor dan impor yang tidak transparan sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang, kebijakan ekspor dan impor disinyalir tidak tepat waktu dan jumlah sehingga tidak memberikan kepastian dan merugikan pelaku usaha.
Di samping itu, perizinan ekspor impor juga berdasarkan pertimbangan berupa rekomendasi yang bersifat transaksional dan tidak memiliki legal binding, serta penerbitan perizinan ekspor impor tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sri Mulyani menjelaskan, neraca komoditas akan menjadi referensi tunggal bagi pemerintah dalam memberikan memberikan izin ekspor dan impor kepada para pelaku usaha.
Neraca komoditas saat ini telah menerapkan tiga fungsi utama, yaitu penerbitan persetujuan impor, penerbitan persetujuan ekspor, dan sekaligus sebagai acuan data produksi dan konsumsi, serta acuan untuk pengembangan industri nasional.
“Dengan neraca komoditas, tidak perlu lagi ada rekomendasi teknis dari kementerian dan lembaga yang terkait dengan proses ekspor impor sehingga prosesnya lebih sederhana dan ini tentu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menciptakan pelanggaran atau korupsi,” katanya, Senin (30/5/2022).
Baca Juga
Sri Mulyani mengharapkan, kepastian dan penyederhanaan proses tersebut juga akan memberikan dampak yang sangat positif bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat.
Dia menjelaskan, implementasi neraca komoditas saat ini memang baru mencakup lima komoditas penting, yaitu beras, gula, garam, daging lembu, dan ikan.
“Dalam waktu dekat neraca komoditas ini diharapkan juga akan bisa mencakup lebih banyak komoditas strategis lainnya di dalam perekonomian Indonesia karena Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan komoditas,” tutur Sri Mulyani.
Dari sisi pemerintah, dia menambahkan, implementasi neraca komoditas akan mendorong pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data, sehingga memberikan kepastian dan kualitas kebijakan karena data diharapkan bersifat akurat dan objektif.
Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, neraca komoditas diharapkan memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, efisien, di dalam merencanakan berbagai kegiatan usahanya, dari mulai pengajuan izin, hingga perencanaan untuk impor maupun ekspor, dan kepastian dari sisi proses administrasi.
Pelaku usaha pun dapat melakukan monitoring progress dari setiap tahapan secara realtime.
“Dengan berbagai perbaikan ini, efisiensi nasional diharapkan akan tercapai dan daya competitiveness ekonomi Indonesia akan meningkat,” kata Sri Mulyani.
