Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat dengar pendapat secara tertutup dengan pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini. Rapat yang berlangsung sejak pukul 13.30 WIB itu baru rampung pada pukul 16.00 WIB.
Berdasarkan agenda komisi yang diterima Bisnis, rapat itu membahas sejumlah isu krusial di sisi hulu minyak dan gas (Migas) seperti kinerja penerimaan negara sektor hulu Migas pada 2022 dan target 2023, perkembangan lifting Migas hingga proyeksi asumsi harga minyak atau Indonesia crude price (ICP) pada 2023.
“Sekarang ini kita masih membahas publikasi-publikasi analis, nanti berapanya asumsi ICP akan ditentukan oleh DPR dan pemerintah. Normalnya harga minyak dan gas itu tidak ada yang bisa menebak secara pasti ini kan tidak normal sedang ada perang sehingga harga melambung tinggi,” kata Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto saat ditemui Bisnis selepas rapat di Komisi VII, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Berdasarkan publikasi sejumlah analis, Dwi mengatakan, perkiraan ICP pada 2023 masih berada rata-rata di atas US$70 per barel. Perkiraan itu, kata dia, belakangan bakal ikut menaikan target penerimaan dari sektor hulu Migas pada tahun depan.
“Dengan harga tinggi itu, KKKS sangat antusias untuk melakukan kegiatan yang lebih banyak seperti ngebor saja tahun lalu itu 240 sumur tahun ini itu paling tidak kita akan lihat di atas 790 sumur. Tetapi, setelah ngebor ini ada pipa flow line-nya yang segala macam yang reaksinya tidak bisa cepat,” tuturnya.
Di sisi lain, dia yakin, torehan lifting pada tahun depan bakal naik signifikan seiring dengan stabilnya harga minyak mentah dunia di posisi yang tinggi. Apalagi, dia menambahkan, situasi keekonomian dari KKKS belakangan sudah lebih agresif dengan realisasi eksplorasi yang naik tajam pada tahun ini.
Baca Juga
“Kita berharap eksplorasi yang baru di Andaman di Aceh itu juga punya potensi yang sangat besar, sudah tajak sekarang lagi berlangsung mudah-mudahan akhir Juni terbukti ada cadangan yang cukup besar, mudah-mudahan Andaman bisa jadi Marsela kedua,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) mengatakan kenaikan harga minyak mentah dunia yang masih berlanjut hingga triwulan kedua tahun ini belum efektif untuk mendorong kegiatan lifting minyak dan gas (Migas) dalam negeri. Konsekuensinya, target pemerintah untuk menggerek penerimaan negara lewat revisi asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di level US$100 per barel berpotensi meleset.
Direktur Aspermigas Moshe Rizal menerangkan produksi Migas yang dikerjakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hingga April 2022 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan harga minyak mentah dunia yang tertahan tinggi. Dengan demikian, Moshe mengatakan, target penerimaan negara dari sektor hulu Migas tidak bakal optimal lantaran belanja impor bahan bakar minyak atau BBM yang relatif besar.
“Di satu sisi produksi kita sedang shortage tetapi impor BBM ini volumenya besar dan harganya juga naik sementara kita juga bayar pakai dolar dengan kurs yang sudah sekitar Rp14.500 jadi di situ ada beban,” kata Moshe melalui sambungan telepon, Jumat (20/5/2022).
Moshe mengatakan pemerintah mesti mendorong agar produksi Migas dalam negeri dapat naik di tengah kebijakan untuk menyesuaikan ICP di level US$100 per barel. Harapannya, peningkatan produksi itu dapat mengkompensasi belanja impor BBM yang ikut terkerek naik akibat fluktuasi harga komoditas di pasar global.
Di sisi lain, dia menerangkan, sebagian besar investor masih menahan diri untuk melakukan investasi pada sektor hulu Migas. Kendati harga minyak mentah dunia yang masih tinggi, dia mengatakan, investor masih khawatir terkait kondisi pasar minyak mentah global yang relatif tidak stabil. Akibatnya, upaya peningkatan produksi lewat optimalisasi pengeboran dan eksplorasi masih stagnan pada awal tahun ini.
