Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mendorong inklusi keuangan dengan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan bahwa pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, salah satunya pada ekosistem pondok pesantren melalui layanan keuangan digital dan program kemandirian ekonomi pondok pesantren.
Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90 persen pada 2024 dan diharapkan juga diiringi dengan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi.
“Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto] terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi santri/pondok pesantren dan UMK sekitar pondok pesantren sebagai bagian dari program inklusi keuangan,” katanya dalam siaran pers yang dikutip Bisnis, Sabtu (28/5/2022).
Pada kesempatan yang sama, Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan dukungan dari BUMN/BUMD untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Iskandar menambahkan, dengan jumlah 37.000 pesantren dan lebih dari 4,2 juta santri di Indonesia, peran pondok pesantren cukup strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan.
Terlebih terdapat sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40 persen dari total pesantren memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.
Iskandar juga menekankan bahwa pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat melalui ekonomi syariah.
Diharapkan forum tersebut dapat menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi sehingga kerja sama dengan stakeholders keuangan inklusif, baik Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan, Penjaminan, maupun Organisasi Masyarakat dapat terus dipertahankan dan diperkuat.
Adapun, tercatat tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6 perse pada tahun 2021, meningkat 2,2 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Pemerintah pun, melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), terus mendorong dan gencar melakukan berbagai inisiatif kegiatan edukasi/literasi keuangan secara masif dan menyasar berbagai kelompok masyarakat prioritas. Hal ini dilakukan guna memangkas kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi keuangan.
