Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan strategi agar pasokan dan harga minyak goreng kembali normal. Luhut mengaku telah diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan krisis minyak goreng di Jawa dan Bali.
Luhut mengatakan pertama-tama dia akan mewajibkan agar perusahaan kelapa sawit untuk berkantor di Indonesia. Sebab, menurut temuannya, ada perusahaan yang lahan sawitnya ratusan ribu hektar, namun kantornya di luar negeri.
"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya [kantor pusat] harus semua pindah ke sini'. Bayangkan dia punya 300-500 ribu [hektare], headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia," tegasnya dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang disiarkan daring, Rabu (25/5/2022).
Selain meminta perusahaan tersebut untuk memindahkan kantor pusat ke Indonesia, Luhut akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit tersebut.
Menuurtnya, banyak orang berpikir bahwa persoalan hanya terjadi pada komoditas minyak goreng. Namun, Luhut mengatakan bakal menyelesaikan hingga ke akarnya.
"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," imbuhnya.
Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.
Luhut mengatakan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.
Selain itu, Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng. Menurut Luhut, masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.
"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," tutur Luhut.
Dengan masuknya Luhut, saat ini ada tiga kementerian yang mengurus minyak goreng, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi menyatakan peran bosnya adalah mengkoordinasikan hal-hal terkait minyak goreng dan mengawasinya bersama Satgas Pangan. “
"Ya, Kemenko melakukan koordinasi Jawa Bali, dan juga banyak terlibat dalam pengawasan bersama dengan Satgas Pangan,” ujar Jodi lewat pesan singkat, Kamis (26/5/2022).
Lebih lanjut, Jodi juga menyebutkan peran Luhut di antara dua kementerian tersebut. “kalau Kemendag kan antara lain untuk peraturan-peraturan teknisnya dan Kemenperin antara lain juga yang mengelola aplikasinya seperti SIMIRAH,” ucapnya
Dengan keterlibatan Luhut, Jodi berharap harga minyak goreng segera turun.
“Kita bersama-sama aja berharap agar harga-harga migor bisa turun, dan trennya di beberapa tempat kami pantau sudah menurun,” ucapnya.
