Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berwacana bakal menerapkan pajak ekspor yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor bahan baku dari Indonesia.
Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, dirinya membangun wacana tersebut lantaran saat ini tengah terjadi kompetisi yang luar biasa.
Dia mencontohkan Eropa, dimana Eropa membuat suatu aturan bahwa baterai cell harus di bangun di dekat pabrik mobil mereka.
Sementara di Indonesia sedang dalam tahap membangun hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah, misalnya seperti yang dilakukan LG saat ini yang sedang mengembangkan ekosistem baterai mobil mulai dari tambang, hingga recyclenya.
Bahlil mengatakan, apabila perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia hanya ingin mengambil bahan bakunya saja, maka Indonesia akan mengalami kerugian.
"Ini menjadi perdebatan tarik menarik nih, kalau mereka hanya mau mengambil bahan baku kita, negara kita rugi. Berarti ada kompensasi lain yang harus kita dapatkan. Apa instrumennya yaitu pajak," kata Bahlil dalam Press Briefing di WEF Annual Meeting 2022, Davos, Swiss, Selasa (24/5/2022).
Baca Juga
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai transformasi ekonomi, visi besar dari Presiden adalah nilai tambah.
Oleh karena itu, kata Bahlil, jika Indonesia tidak melakukan hilirisasi-hilirisasi lewat regulasi-regulasi yang sah maupun yang lazim dilakukan oleh negara-negara lain, maka negara akan terus dibohongi oleh negara-negara lain.
"Ketika mereka memaksakan kehendak [untuk ekspor bahan baku], kami akan bicara sama Menteri Keuangan [Sri Mulyani], formulasi apa yang tepat," jelas Bahlil.
Bahlil kembali menegaskan, pajak ekspor masih merupakan wacana.
"Makanya kemarin saya katakan bahwa bisa aja kita melakukan satu tindakan-tindakan yang terukur dalam rangka mengamankan kepentingan negara terkait dengan program membangun ekosistem baterai mobil," ujarnya.
Sebelumnya Bahlil menyampaikan rencananya untuk menerapkan pajak ekspor yang lebih besar bagi perusahaan yang melakukan ekspor bahan mentah.
Dia menegaskan, Indonesia tak lagi mengizinkan ekspor bahan baku, salah satunya nikel. Pun harus dilakukan, bahan baku tersebut harus sudah dikelola 60-70 persen.
