Bisnis.com, JAKARTA — Dewasa ini berbagai negara tengah berupaya merintis investasi yang menghasilkan energi baru terbarukan (EBT) bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada masa depan.
Tak terkecuali Indonesia yang juga memiliki potensi dan peluang besar untuk mendorong pengembangan investasi berkelanjutan, bahkan masuk dalam daftar 40 negara yang menarik untuk investasi EBT.
Berita tentang larangan investasi berkelanjutan menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Selasa (24/5/2022):
1. Potensi Investasi Berkelanjutan Segera Ditawarkan
Itu sebabnya dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), penerapan EBT di Tanah Air menjadi salah satu aspek prioritas pengembangan energy demi terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna mencapai kemandirian energi dan ketahanan energi nasional yang berlandaskan kedaulatan energi dan nilai ekonomi yang berkeadilan.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dirumuskan peningkatan persentase bauran EBT dari 11 persen pada tahun 2021 menjadi 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050, sebagai sasaran umum transisi energi menuju era EBT.
Rencana tersebut seiring dengan target Indonesia dalam pengurangan emisi sesuai dengan Perjanjian Paris, hingga 29 persen dengan upaya sendiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, seperti tertuang dalam Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). ika disimak, Indonesia memang memiliki potensi EBT yang berlimpah mulai dari energi surya, hidro, bioenergi, bayu, panas bumi, hingga laut, yang menjadi modal ketahanan energi nasional. Meski demikian, masih sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi pemanfaatan EBT di Indonesia adalah sebesar 417,8 GigaWatt (GW) yang berasal dari samudera sebesar 17,9 GW, panas bumi 23,9 GW, dan bioenergi 32,6 GW. Terdapat pula potensi EBT dari tenaga bayu sebesar 60,6 GW, tenaga hidro 75 GW, serta tenaga surya sebesar 207,8 GW.
Atas berbagai potensi di atas, sejauh ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah memetakan 47 proyek investasi berkelanjutan guna memudahkan investor dalam mengambil keputusan menanamkan modal di Indonesia. Bagaimana peta potensi investasi berkelanjutan di Tanah Air?
2. Pendana Startup Kian Gesit Hingga Lirik Mobil Listrik
Pendanaan startup atau perusahaan rintisan terbilang masih deras, meskipun jumlah perusahaan pendana atau modal ventura justru menyusut pada kuartal I/2022. Derasnya investasi dibeberapa sektor terdorong kondisi ekonomi yang kian pulih dan masifnya perkembangan teknologi digital.
Total pendanaan startup pada kuartal pertama 2022 tercatat mencapai US$1,22 miliar atau Rp17,9 triliun. Nilai itu disebut berasal dari beberapa jenis pendanaan startup, tepatnya 50 pendanaan yang telah diumumkan kepada publik.
DSInnovate melaporkan, pada ada kuartal I/2021 terdapat 40 jenis pendanaan startup bernilai US$554,7 juta atau senilai Rp8,17 triliun dari 24 transaksi yang diumumkan nilainya. Berdasarkan data yang sama juga dikatakan bahwa dari total pendanaan yang terkumpul, kebanyakan berasal dari seed funding atau pendanaan awal. Bagaimana kegesitan pendana startup hingga lirik mobil listrik?
3. Tren Inflasi Global, BI [Mungkin] Masih Pertahankan Suku Bunga
Perekonomian yang masih belum cerah mengantar dunia menuju gerbang inflasi global. Hal itu tidak terelakkan baik bagi negara berkembang maupun negara maju. Amerika Serikat merasakan bagaimana inflasi mencapai di atas 7 persen, Jerman mengalami lonjakan sampai 30 persen secara tahunan menjadi 7,3 persen, atau Inggris mengalami lonjakan inflasi hingga mencapai 9 persen pada April 2022.
Lonjakan inflasi di Inggris, tercatat sebagai yang tertinggi dalam 40 tahun, serta di sejumlah negara maju lainnya mencerminkan kondisi perekonomian dunia yang tidak mudah untuk dijalani.Itu sebabnya, negara-negara maju mulai mengetatkan kebijakan moneternya, salah satunya dengan menaikkan suku bunga.
Juli mendatang, Bank Sentral Eropa kemungkinan akan memilih untuk menaikkan suku bunga untuk mengatasi tekanan inflasi di wilayah tersebut. Tekanan inflasi menjadi pendorong utama bank sentral di dunia menaikkan suku bunganya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Akankah Bank Indonesia segera menaikkan suku bunganya?
4. Harga CPO & Efek Berganda Usai Keran Ekspor Sawit Dibuka
Minyak sawit mentah atau crude palm oil/CPO kehilangan pilar support utama setelah produsen utama Indonesia melakukan pembukaan ekspor sawit dan minyak goreng hari ini, Senin (23/5/2022). Pencabutan kembali larangan ekspor ini membuka jalan bagi harga komoditas CPO merosot lebih jauh karena pasokan meningkat dan permintaan melemah.
Beberapa analis memproyeksikan harga minyak sawit mentah diperkirakan jatuh ke level 5.000 ringgit Malaysia per ton pada Juli atau Agustus karena pasokan yang cukup di pasar, setelah pembukaan ekspor sawit dan minyak goreng oleh Presiden Joko Widodo.
Pedagang veteran Dorab Mistry juga memperkirakan minyak sawit mungkin tenggelam ke 5.000 ringgit pada Juni dan menjadi 4.000 ringgit pada September setelah Indonesia melonggarkan atau melakukan pembukaan ekspor sawit dan minyak goreng, dan perang di Ukraina diselesaikan.
Kontrak berjangka di Kuala Lumpur sempat turun di bawah 6.000 ringgit pada Kamis (19/5/2022) sebelum kembali di atas 6.000 ringgit pada Jumat pagi. Bagaimana kondisi harga minyak sawit pasca pembukaan ekspor CPO oleh Presiden Jokowi?
5. Bayar Jalan Tol Tanpa Harus Berhenti, Siapkah Pengelola Tol?
Rencana pemerintah mengganti sistem pembayaran kartu tol dengan teknologi MLFF yang akan diterapkan pada akhir tahun 2022 ini bukan kali pertama Indonesia mengubah sistem pembayaran di tol. Sebelum penggunaan kartu tol dengan sistem e-toll, transaksi pembayaran jalan tol masih menggunakan uang tunai kepada petugas penjaga gerbang tol.
Dengan alasan efisiensi, transaksi tunai diganti menjadi pembayaran otomatis menggunakan e-toll dan gerbang tol tidak lagi menerima pembayaran secara tunai secara serentak mulai diterapkan pada 31 Oktober 2017 silam. Pembayaran dengan menggunakan e-toll ini ternyata masih mengalami hambatan dan masih membuat kemacetan di gerbang tol karena tak semua pengendara mengecek terlebih dahulu kecukupan saldo e-tollnya sehingga menyebabkan antrean panjang.
Direntang waktu 2018 hingga 2019, BPJT bersama BUJT menerapkan secara terbatas sistem pembayaran SLFF yakni melalui OBU, FLO, dan LinkAja di gardu tol khusus yang berada di beberapa ruas tol. FLO ini merupakan sistem pembayarannya berbasis mobile application dan sticker yang menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) serta menggunakan source of fund berbasis Voucher Elektronik (VE).
Dengan mengunduh mobile application FLO di smartphone, lalu mengkoneksikannya dengan Sticker FLO maka pengguna jalan tidak perlu lagi berhenti untuk tapping uang elektronik saat melewati gerbang tol. Selain itu, juga dapat menggunakan mobile application LinkAja. Selain itu, di beberapa gardu khusus pun juga telah dapat menerima OBU sebagai alat pembayaran sejak 2018. Namun memang penggunaan gardu khusus dengan sistem pembayaran OBU, LinkAja, dan FLO ini masih terbatas. Pemandangan tak ada antrean panjang di gardu khusus ini kerap terlihat di tengah antrean panjang gardu lainnya yang hanya bisa dengan sistem pembayara e-toll.
Kini tak terasa sudah hampir lima tahun penggunaan sistem uang elektronik dengan kartu tol dan juga 3 tahun penerapan sebagian SLFF sebagai alat pembayaran di jalan tol. Bagaimana kesiapan para BUJT dalam jelang penerapan sistem MLFF mulai akhir tahun ini?
