Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenperin: Tak Ada Dampak Negatif Dari PTA RI - Bangladesh Terhadap Industri Alas Kaki RI

Bangladesh tidak akan menggoncang pasar produk alas kaki dalam negeri Indonesia lantaran pemberlakuan PTA tidak menyertakan produk tersebut sebagai ekspor negara mitra. Namun dalam kompetisi menyabet investasi, kekuatan Bangladesh diperkirakan akan memberatkan.
Pekerja pabrik menyelesaikan proses produksi sepatu. /Ilustrasi-Bisnis.com-WD
Pekerja pabrik menyelesaikan proses produksi sepatu. /Ilustrasi-Bisnis.com-WD

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah menyebut Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (PTA) tidak akan berdampak terhadap industri alas kaki Tanah Air.

Menurut Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh, kesepakatan tersebut tidak memberikan dampak, karena Bangladesh dikatakan tidak mencantumkan rencana ekspor alas kaki ke Indonesia.

"PTA RI - Bangladesh tidak ada request dari Bangladesh untuk memasarkan produknya di Indonesia," kata Elis kepada Bisnis, Senin (23/5/2022).

Perlu diketahui, kapasitas produksi alas kaki nasional mencapai 1,29 miliar pasang dan menempatkan Indonesia sebagai produsen alas kaki terbesar ke-4 dunia.

Selain itu, industri alas kaki merupakan industri penyumbang devisa ekspor dan penyerap banyak tenaga kerja. Sektor ini menyerap tenaga kerja lebih dari 700.000 dengan nilai ekspor mencapai US$5,12 miliar.

Diberitakan sebelumnya, realisasi target investasi di industri kulit dan alas kaki RI berhadapan dengan sejumlah tantangan. Salah satu yang terbesar adalah persaingan dengan negara produsen seperti Bangladesh.

Dalam Perpres No. 74/2022 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN), pemerintah mematok target investasi senilai Rp Rp21,7 triliun per tahun dalam tahapan capaian periode 2022 - 2024.

Namun, target tersebut berpotensi terganggu oleh rencana perundingan Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (PTA).

Sebagai dua negara produsen alas kaki terbesar dunia, kesepakatan dagang dengan Bangladesh dinilai berpotensi mengganggu industri dalam negeri serta berpotensi memberikan efek domino terhadap arus investasi.

"Karena sama-sama produsen, perundingan malah berpotensi menggangu industri lokal kita," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie kepada Bisnis, Senin (23/5/2022).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rahmad Fauzan
Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper