Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui adanya beban utang yang cukup lebar yang dicatat BUMN Karya hingga pertengahan 2022.
Kendati demikian, Erick mengatakan utang itu lebih banyak berasal dari pembangunan infrastruktur seperti jalan tol yang masif di sejumlah daerah. Hal itu disampaikan Erick saat memberikan pembekalan peserta rekrutmen bersama BUMN 2022 di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/5/2022).
Erick mengatakan pendapatan dari hasil pengerjaan sejumlah infrastruktur itu bakal terlihat pada jangka waktu yang panjang. Artinya, utang yang terlihat saat ini relatif normal terjadi untuk melayani masyarakat dari sisi infrastruktur.
"Kalau tahun pertama, kedua itu pasti padamu negeri," kata Erick seperti dikutip dari Kanal Youtube Kementerian BUMN RI, Kamis (19/5/2022).
Menurut Erick, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol belakangan telah berdampak positif untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dia mencontohkan, kegiatan mudik yang berlangsung lancar ikut menggerakan perekonomian daerah awal tahun ini.
"Terbukti kemarin setelah pandemi Covid-19 pada mudik bareng semuanya naik mobil, semua sekarang berterima kasih," tuturnya.
Kendati demikian, dia mengakui sejumlah masyarakat masih belum setuju ihwal manuver yang diambil oleh BUMN Karya terkait dengan masifnya pembangunan infrastruktur.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian BUMN meminta tambahan penanaman modal negara (PMN) untuk BUMN Karya pada tahun ini Rp26,9 triliun dan mengusulkan PMN Rp38,35 triliun pada 2022.
Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo menuturkan kondisi BUMN Karya cukup memprihatinkan karena dua hal. Pertama, dampak Covid-19 yang mempengaruhi terhadap kontrak baru maupun penjualan.
"Kedua, memang karena penugasan yang memang sangat berat, karena selama ini tidak didukung dengan PMN yang memadai karena seperti diketahui pada 2019 tidak ada PMN yang diberikan kepada BUMN-BUMN karya yang mana menyelesaikan proyek strategis nasional," kata Kartiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/7/2021).
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, Kementerian BUMN meminta tambahan PMN pada tahun ini untuk dua BUMN karya senilai Rp26,9 triliun.
Anggaran tersebut untuk PT Hutama Karya (Persero) Rp19 triliun sebagai tambahan dukungan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Kedua, untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) sebesar Rp7,9 triliun untuk restrukturisasi dan penguatan permodalan.
Untuk tahun depan, Kementerian BUMN mengusulkan PMN BUMN Karya hingga Rp38,35 triliun. Anggaran tersebut untuk 4 BUMN.
Hutama Karya akan mendapatkan PMN cukup besar Rp31,35 triliun mendukung pembangunan tol Trans Sumatera sampai mencapai target pembangunan yang dicanangkan. WSKT mendapatkan penguatan modal sebesar Rp3 triliun untuk restrukturisasi.
Kemudian, Adhi Karya untuk menyelesaikan tol DIY- Solo- Bawen dan SPAM Karian sudah masuk PSN sebesar Rp 2 triliun. PMN untuk Perumnas sebesar Rp2 triliun, guna mendukung program perumahan rakyat di Jakarta dan Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
