Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyambut baik langkah Presiden RI Jokowi yang memutuskan untuk membuka kembali pintu ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO).
Meski demikian, Direktur Eksekutif GIMNl Sahat Sinaga mengeluhkan keberadaan black market atau pasar gelap yang membuat harga di pasaran terdistorsi.
Untuk itu, Sahat menyarankan pemerintah untuk dapat menyetop minyak goreng curah dan menggantinya dengan bentuk kemasan sehingga masyarakat tidak tertipu volume dan kualitasnya.
Sahat juga menyarankan distribusi minyak goreng untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin agar dikelola minimal 80 persen oleh Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI/ID Food).
“Migor untuk masyarakat berpenghasilan rendah dikelola minimal 80 persen oleh BUMN [Perum Bulog dan RNI], jangan diberikan ke swasta,” ungkap Sahat, Kamis (19/5/2022).
Kehadiran pabrik pengemasan di titik-titik distribusi minyak goreng juga dapat menjadi cara agar Perum Bulog dan RNI dapat menggunakan merek dagang tersendiri. Sehingga harga dapat rata di semua wilayah Indonesia.
Baca Juga
“Begitulah saran kami dari GIMNI, dan terima kasih atas cepat tanggapnya pak presiden. Ekspor segera dilepas ‘bebas-terkendali’,” tutup Sahat.
Menurut data GIMNI, per 18 Mei 2022 stok minyak goreng (RBD olein curah) tersedia sekitar 630.000 ton dengan masa simpan 2,3 bulan. Jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal di sektor curah yang per bulannya membutuhkan sebesar 194.000 ton.
Jokowi turut menyampaikan menyampaikan bahwa secara kelembagaan pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDP-KS) agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.
.jpg?w=300&h=221)
