Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah melakukan investigasi untuk mengetahui sumber penyebab penyebaran virus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia.
"Apakah ini disengaja atau tidak disengaja. Jika disengaja maka harus dicari pelakunya dan diproses secara hukum. Jika ini tidak disengaja atau sebuah kelalaian maka yang melakukan kelalaian perlu diberikan efek jera sehingga ini tidak terjadi di masa yang akan datang," kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/5/2022).
Sebagaimana diketahui, penyebaran PMK pada binatang ternak sapi telah menyebabkan sekitar 1.000 ekor sapi mati di Jawa Timur.
Virus ini sebelumnya pernah melanda Indonesia, tepatnya pada 1984. Kala itu, vaksinasi dilakukan pada seluruh binatang ternak dan di 1986 Indonesia mendapatkan penghargaan dari PBB serta dinyatakan bersih dari PMK.
Di 2022, virus tersebut kembali muncul, setelah dua tahun lebih Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang menyerang manusia.
Hadirnya kembali virus tersebut, dinilai misterius. Pasalnya, Indonesia sebelumnya sudah terbebas dari virus tersebut.
Baca Juga
"Artinya ada yang membawa virus ini ke Indonesia. Bisa saja ini terjadi akibat dari impor sapi ataupun produk turunannya seperti susu yang tersusupi virus PMK dan tentunya kita harus cari penyebabnya," ujarnya.
Meskipun virus ini tidak menular ke manusia, namun virus ini sangat mematikan untuk binatang ternak. Achmad mengatakan, kondisi ini perlu diwaspadai lantaran demand terhadap daging sapi ini akan tetap tinggi, sehingga hal ini akan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan.
Apalagi menjelang Idul Adha permintaan akan daging sapi memuncak sehingga pemerintah memiliki alasan untuk menormalkan suplai. Akhirnya, dipilihlah jalur impor.
"Hal ini harus diwaspadai bahwa pemberitaan tentang virus ini dibesar-besarkan sehingga dijadikan suatu alasan oleh oknum-oknum importir untuk menjalankan targetnya yaitu mengambil keuntungan dari situasi yang ada dengan cara mengimpor sapi," kata dia.
Dia menambahkan, tak hanya daging sapi beku saja namun juga dari berbagai negara. Terutama, dari negara-negara yang sudah terbukti terbebas dari PMK, seperti Australia dan Selandia Baru.
"Jika benar ini yang terjadi maka yang diuntungkan adalah importir sapi yang mendatangkan sapi dari Australia dan Selandia baru," jelasnya.
Untuk itulah dia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan aparat keamanan agar bertanggung jawab, memastikan binatang ternak tersebut sehat dan tidak asal-asalan meloloskan binatang impor.
