Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mendag Tak Ingin Buru-Buru Cabut Larangan Ekspor CPO, Ini Alasannya

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammadi Lutfi menegaskan belum akan mencabut kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di sela-sela gelaran World Expo 2020 Dubai./Bisnis-Gajah Kusumo
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di sela-sela gelaran World Expo 2020 Dubai./Bisnis-Gajah Kusumo

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan belum akan mencabut kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan akan fokus dalam mendistribusikan dan menstabilkan harga minyak goreng curah terlebih dahulu di angka Rp14.000/liter.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya saat ini sedang merealisasikan program Minyak Goreng Rakyat yang akan disebarkan di 10.000 titik pasar tradisional seluruh Indonesia.

“Jadi kita fokusnya soal ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng curah. Begitu itu stabil, mudah-mudahan stabil pada kesempatan pertama, nanti baru bicara kita soal relaksasi ekspor [CPO] tersebut,” kata Lutfi kepada awak media yang ditemui di Pasar Klontong daerah Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Selasa (17/5/2022) pagi.

Saat ini, kata Lutfi, program Minyak Goreng Rakyat sudah tersebar di 1.200 titik sejak dilaksanakan sebelum Lebaran.

“Kita akan mempercepat ini dulu. Mudah-mudahan minggu depan sudah 5.000 titik dan minggu selanjutnya 10.000 titik apda kesempatan pertama. Nanti dari situ kita bicarakan semuanya,” jelas Lutfi.

Lebih lanjut, dia mengatakan program sinergi BUMN Holding Pangan ID Food dalam distribusi migor curah menggunakan aplikasi platform digital.

Sementara itu, Direktur Utama Holding pangan ID Food Frans Marganda Tambunan mengatakan platform digital pendistribusian minyak goreng curah terintegrasi ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendukung pemerintah dalam menjaga ketersediaan minyak goreng.

Frans melanjutkan aplikasi ini diciptakan untuk kemudahan pedagang, pengecer hingga konsumen dalam menjual dan membeli minyak goreng. Fitur layanan minyak goreng ini tersedia di aplikasi Warung Pangan yang dikelola anak usaha Holding PT Perusahaan Perdagangan Indonesia kolaborasi dengan PT Rajawali Nusindo, produsen, distributor dan Asosiasi Pedagang.

“Jadi melalui aplikasi terintegrasi ini, setiap pedagang atau pengecer minyak goreng curah akan didistribusikan minyak goreng 200 liter per hari dari ID Food, kemudian pengecer tersebut dapat bertransaksi penjualan langsung ke konsumen secara online, maksimal pembelian 2 liter minyak goreng curah untuk setiap konsumen per hari, harga per liter pun disesuaikan HET Pemerintah yaitu 14.000/liter,” ungkap Frans.

Diberitakan sebelumnya, para petani sawit menggelar aksi demontrasi terkait larangan ekspor minyak goreng dan CPO di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Selasa (17/5/2022).

Selain digelar di Istana Negara, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia juga bakal digelar serentak di 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota. Dalam aksi yang digelar hari ini, para petani sawit membawa 5 tuntutan kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tuntutan pertama adalah, Apkasindo meminta Presiden Jokowi untuk melindungi 16 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi produsen sawit.

Gulat mengatakan, larangan ekspor minyak goreng dan CPO telah berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, Apkasindo mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang larangan ekspor sawit dan minyak goreng.

"Kami meminta Presiden untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng sawit (MGS) serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit," kata Gulat dalam keterangannya, Senin (15/5/2022).

Gulat mengatakan saat ini dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25 persen telah menghentikan pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40-70 persen dari harga penetapan Disbun dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor 28 April lalu.

"Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi 11,7 triliun rupiah sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp3,5 Triliun per bulannya," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Indra Gunawan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper