Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat bahwa realisasi anggaran program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2022 baru mencapai 15,4 persen pada akhir April 2022. Realisasi anggaran perlindungan masyarakat lebih tinggi dari penanganan kesehatan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pagu anggaran program PEN 2022 adalah senilai Rp455,6 triliun. Dari jumlah tersebut, baru 15,4 persen di antaranya yang terealisasi per 28 April 2022.
"Realisasi anggaran PEN sampai dengan 28 April 2022 adalah Rp70,37 triliun, atau 15,4 persen dari pagu anggaran. Realisasi PEN 2022 berjalan baik, insentif kita jalankan dengan baik," ujar Febrio pada Jumat (13/5/2022)
Dia menjabarkan bahwa realisasi anggaran penanganan kesehatan mencapai Rp11,87 triliun. Jumlah itu setara dengan 9,7 persen dari pagu senilai Rp122,54 triliun.
Realisasi utama pos anggaran penanganan kesehatan adalah untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan (nakes), serta insentif perpajakan vaksin atau alat kesehatan dan penanganan pandemi melalui dana desa. Pencairan klaim pasien Covid-19 telah mencapai Rp8,2 triliun dalam empat bulan pertama tahun ini, dan insentif nakes Rp1,6 triliun.
Realisais insentif perpajakan kesehatan tercatat senilai Rp1 triliun. Sementara itu, realisasi dana desa untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp1,1 triliun.
Baca Juga
Febrio menjelaskan bahwa realisasi anggaran perlindungan masyarakat menjadi yang tertinggi dari tiga elemen program PEN. Jumlahnya mencapai Rp49,27 triliun atau 31,8 persen dari pagu Rp154,76 triliun.
Realisasi itu mencakup Rp14,15 triliun untuk program keluarga harapan (PKH), Rp18,8 triliun untuk kartu sembako, Rp5,8 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, Rp7,47 triliun BLT desa, Rp1,7 triliun bantuan pedagang kaki lima, dan Rp1,4 triliun untuk dana program pra kerja.
"Kinerja PEN didorong oleh perlindungan masyarakat. Penanganan bidang kesehatan kami arahkan untuk percepatan vaksinasi juga tunggakan klaim. Sedangkan penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses," katanya.
Program penguatan pemulihan ekonomi mencatatkan realisasi yang terendah, yakni Rp9,22 triliun atau 5,2 persen dari pagu Rp178,3 triliun. Jumlah itu terdiri dari realisasi program pariwisata Rp190 miliar, realisasi ICT Rp440 miliar, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP Rp8,02 triliun, serta insentif perpajakan Rp500 miliar.
"Realisasi program perlindungan masyarakat berjalan sesuai jadwal, semua berjalan dengan baik. Ini juga menjadi alasan kita bisa mendapatkan hasil perekonomian yang baik," kata Febrio.
