Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Pusat Diminta Serahkan Pengelolaan 13 Sungai ke Pemprov DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta pengelolaan 13 sungai di Jakarta diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 11 Mei 2022  |  15:05 WIB
Pekerja melintas di area pembangunan turap bantaran Sungai Ciliwung, di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (22/3). - Antara/Risky Andrianto
Pekerja melintas di area pembangunan turap bantaran Sungai Ciliwung, di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (22/3). - Antara/Risky Andrianto

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan 13 sungai di Jakarta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Prasetyo mengatakan selama ini pengelolaan 13 sungai di Jakarta menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). 

Menurut pria yang akrab disapa Pras ini, penyerahan pengelolaan 13 sungai kepada Pemprov DKI Jakarta akan meringankan pemerintah pusat agar bisa lebih berkonsentrasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Selain itu, dirinya juga optimistis hal tersebut bisa menuntaskan masalah banjir di Jakarta.

"Saya minta Kemen PUPR serahkan saja ke kita. Ini akan membantu Pemerintah Pusat konsentrasi ke IKN," kata Pras dikutip dari laman resmi PPID Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Diakui Pras, permintaan itu sudah dilontarkannya sejak Rakornas bersama Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, tahun 2019 lalu. Namun, hingga kini belum ada jawaban atas permintaan tersebut.

Ditambahkan Pras, selama ini persoalan paling pelik yang dihadapi DKI Jakarta adalah mengatasi kemacetan dan banjir. Menurutnya, jika pengelolaan 13 sungai tersebut diserahkan ke DKI Jakarta, sumber daya yang dimiliki pemerintah provinsi cukup memadai untuk melakukan pembenahan sehingga mampu mengatasi persoalan banjir. 

Terlebih, selama ini bila terjadi persoalan kemacetan atau banjir di Jakarta sering memicu perdebatan pihak yang harus bertanggung jawab antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

“Biar tidak salah menyalahkan, ambil DKI. Alat kita banyak, mampu kok," ujarnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemprov DKI dprd dki sungai Kementerian PUPR
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top