Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

1.756 Perusahaan Belum Bayar THR & Peringatan untuk Kepala Daerah

Masih banyaknya jumlah perusahaan yang belum membayar THR Lebaran 2022 menjadi pendorong kepala daerah untuk turun tangan pemenuhan hak pekerja.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com 09 Mei 2022  |  21:36 WIB
Uang dolar dan rupiah di Dolarindo Money Changer, Jakarta, Selasa (26/4/2022) Bisnis - Himawan L Nugraha
Uang dolar dan rupiah di Dolarindo Money Changer, Jakarta, Selasa (26/4/2022) Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerima aduan terkait tunjangan hari raya (THR)  sebanyak 5.680 laporan dalam periode 8 April hingga 8 Mei 2022. Laporan itu mencakup 1.756 perusahaan. Rinciannya, pengaduan secara online sebanyak 3.037 (54 persen) kasus dan konsultasi online sebanyak 2.643 (46 persen).

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyebutkan seiring masuknya laporan ke Posko THR ini, pihaknya akan mengambil tindakan nyata.

"Jadi Posko THR virtual ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan, dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR tahun 2022. Posko ini benar-benar kami hadirkan untuk semua pihak guna melakukan konsultasi maupun aduan terkait THR," kata Anwar melalui keterangan tertulis, Senin (9/5/2022).

Anwar mengatakan dari laporan itu terungkap 1.438 orang menyebutkan THR tidak dibayarkan, 1.235 kasus THR tidak sesuai ketentuan, dan 364 kasus THR terlambat dibayarkan.

"Dari laporan tersebut sebanyak 72 perusahaan sudah ditindaklanjuti dan 1.686 perusahaan sedang dalam proses," jelasnya.

Anwar menambahkan, pihaknya terus mendorong dinas ketenagakerjaan (Disnaker) daerah untuk menindaklanjuti setiap aduan yang diterima dan dapat ditangani seluruhnya. Sejauh ini tindak lanjut pengaduan THR telah dilakukan oleh Kemenaker melalui pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan.

"Perusahaan yang telah diberikan nota pemeriksaan I terus dilakukan pemantauan. Jika batas waktu pemenuhan Nota Pemeriksaan I tidak dilaksanakan, Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan kembali dengan mengeluarkan Nota Pemeriksaan II dengan jangka waktu pemenuhannya sama yaitu 7 (tujuh) hari," ujarnya.

Sementara itu, dari 2.643 konsultasi online, sebanyak 1.724 konsultasi telah direspon dan 919 sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Halaman:
  1. 1
  2. 2
Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ombudsman thr Ombusman ekonomi Kemenaker
Editor : Anggara Pernando

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top