Bisnis.com, JAKARTA – Munculnya kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur pada hewan ternak diyakini akan berdampak serius bagi industri peternakan nasional
Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) pun meminta lima hal kepada pemerintah untuk menindaklanjuti kondisi wabah penyakit ternak tersebut.
Ketua Umum KPP Teguh Boediyana menyampaikan bahwa sebagai negara yang sudah terbebas dari PMK, munculnya kembali wabah ini akan berdampak serius bagi industri peternakan. Hal tersebut diperkirakannya akan merugikan kegiatan ekonomi yang bukan hanya bersumber dari hewan ternak. Menurutnya, wabah PMK akan menjadi hambatan ekspor produk asal Indonesia.
“Sebagai Negara yang sudah dinyatakan bebas dari PMK, outbreak yang terjadi di Jawa Timur ini merupakan musibah dan pukulan yang berat bagi industri peternakan dan berpotensi merugikan kegiatan ekonomi,” kata Teguh dalam keterangan resmi, Minggu (8/5/2022).
Menanggapi hal tersebut, KPP menyampaikan lima hal. Pertama, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian serta instansi terkait perlu segera mengambil langkah konkret untuk menghambat laju proses penularan PMK dari Jawa Timur ke provinsi lain.
Kedua, Presiden Joko Widodo perlu mengambil langkah cepat membentuk Satuan Tugas untuk mengatasi masalah tersebut antara lain apabila diperlukan dilakukan pemusnahan hewan tertular serta ketersediaan dana tanggap darurat untuk penanganan penyebaran PMK termasuk ketersediaan vaksin yang dibutuhkan serta pemberian kompensasi bagi peternak rakyat yang ternaknya tertular PMK. Sebab, Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) terakhir kali membuat vaksin untuk PMK pada 1986.
Baca Juga
Tanda klinis penyakit PMK pada hewan ternak meliputi, demam tinggi (39-41 derajat celcius), keluar lendir berlebihan dari mulut dan berbusa, Luka-luka seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah, tidak mau makan, kaki pincang, luka pada kaki dan diakhiri lepasnya kuku. Hewan akan sulit berdiri, gemetar, napas cepat, produksi susu turun drastis, dan menjadi kurus.
Ketiga, KPP meminta pemerintah segera mengantisipasi implikasi merebaknya PMK terhadap hambatan ekspor yang akan dihadapi Indonesia. Sebab negara yang statusnya bebas PMK akan melarang masuknya berbagai produk dari Indonesia.
Keempat, meninjau kembali berbagai peraturan dan kebijakan yang menekan masuknya PMK ke Indonesia. Menurutnya, perlu dipertimbangkan kembali menerapkan kebijakan maximum security atas masuknya produk hewan atau hewan ke Indonesia.
“Kelima, Presiden segera memerintahkan untuk melakukan tracing atau penelusuran asal terjadi dan masuknya PMK ke wilayah negara kita dan memberikan sanksi bagi yang bertanggung jawab atas masuknya PMK,” tulis Teguh.
Adapun sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bergerak cepat dengan langsung turun tangan mengawasi pengobatan ternak yang terinfeksi PMK.
Khofifah menegaskan bahwa untuk daging dari hewan yang terkonfirmasi PMK masih bisa dikonsumsi. Akan tetapi, pihaknya ingin agar masyarakat bisa mendapatkan daging yang segar dari sapi sapi atau hewan ternak yang sehat.
"Kalau dagingnya tidak berbahaya dan aman dikonsumsi dengan cara memasak yang benar tetapi kan kita ingin masyarakat mendapatkan daging yang sehat. Terlebih sebentar lagi akan memasuki Idul Adha dan suasana ini akan kita bangun setenang mungkin terutama bagi peternak kita," ujar Khofifah dikutip dari keterangan resmi Dinas Kominfo Jatim, Sabtu (7/5/2022).
Seperti dilaporkan oleh, Dinas Kominfo Jawa Timur, PMK yang merebak saat ini merupakan penyakit hewan menular akut yang menyerang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi dengan tingkat penularan mencapai 90-100 persen. Sebelumnya, kasus PMK pertama ditemukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 28 April 2022.
