Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sulitnya Penerapan Izin PBG Hambat Penjualan Properti

PBG menyusahkan pengembang karena PBG dijadikan syarat input dalam aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Faustina Prima Martha
Faustina Prima Martha - Bisnis.com 29 April 2022  |  23:33 WIB
Sulitnya Penerapan Izin PBG Hambat Penjualan Properti
Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia terpilih hasil Musyawarah Nasional REI XVI Paulus Totok Lusida. Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap bangunan yang akan didirikan di Indonesia saat ini wajib mengantongi persetujuan bangunan gedung (PBG), termasuk hunian yang dibangun oleh para pengembang properti.

Peralihan penerapan PBG sebagai pengganti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) diatur dalam PP No.16/2021. Aturan ini seharusnya berlaku sejak 2 Februari 2022, akan tetapi belum terealisasi hingga sekarang.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida menilai PBG yang diklaim lebih menyederhanakan proses perizinan malah menyusahkan pengembang. Pasalnya, saat ini PBG dijadikan syarat input dalam aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Migrasi dari IMB ke PBG ini masuk ke dalam layanan berbasis web Sistem Informasi Bangunan Gedung [SIMBG], karena SIMBG dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission [OSS] yang juga menjadi salah satu syarat wajib dalam pengisian aplikasi SiKumbang, prosesnya sangat merepotkan pengembang,” ungkap Totok kepada Bisnis, Jumat (29/04/2022).

Penghapusan IMB dan menggantinya dengan PBG diatur dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Menurutnya sulitnya penerapan PBG di lapangan dapat menghambat para pengembang untuk menambah stok perumahannya.

“Kegiatan industri properti terhambat, menyebabkan penjualan macet, sehingga omset menurun,” tukas Totok.

Totok menambahkan implementasi PBG seharusnya bisa diterapkan dengan atau tanpa melalui OSS.

“Seharusnya sistem baru [OSS] dan sistem lama dapat berjalan paralel, agar perizinan tidak terhambat. Sehingga PBH dapat meningkatkan investasi,” kata Totok.

Menurut Totok, kelancaran perizinan dapat menggeliatkan industri properti, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Sektor properti memiliki multiplier effect yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Totok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

rei penjualan properti izin mendirikan bangunan Kementerian PUPR Persetujuan Bangunan Gedung
Editor : Hafiyyan
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top