Bisnis.com, JAKARTA— Belum juga peraturan larangan ekspor bahan baku minyak goreng diberlakukan secara resmi, Kementan sudah mendapati laporan dari berbagai Dinas Pertanian bahwa beberapa pabrik kelapa sawit telah menurunkan harga beli tandan buah segar (TBS) secara sepihak.
Pemerintah hingga kini belum menerbitkan aturan teknis pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng. Akan tetapi, sentimen moratorium yang berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo itu sudah berdampak korosif ke industri hulu kelapa sawit. Secara komprehensif isu tersebut dibahas di Bisnisindonesia.id. Berikut highlight Top 5 news pilihan Rabu (27/4/2022) tersebut:
RBD Palm Olein Tak Boleh Diekspor, Petani Sawit Kena Getahnya
Untuk diketahui, pada 22 Januari 2022, Presiden mengumumkan ihwal pelarangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang akan dimulai pada 28 April 2022. Belakangan, kementerian teknis meluruskan bahwa komoditas yang dilarang ekspor bukanlah CPO.
Mengutip pernyataan resmi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, moratorium ekspor berlaku untuk bahan baku minyak goreng berupa refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein.
Jejak Minyak Sawit Kini Diteropong Ketat
Setelah pemerintah melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 28 April 2022, produksi dan distribusinya ke pasar domestik akan dipantau lebih ketat.
Langkah ini juga berkaitan dengan pembayaran klaim subsidi minyak goreng curah yang dijalankan para produsen guna memasok ke pasar dalam negeri dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kementerian Perindustrian membangun sebuah inovasi dengan menggunakan teknologi untuk memantau produksi, pelacakan distribusi minyak goreng curah, sebaran pendistribusian, serta perkembangan distribusi terkini.
Kala Properti Hunian Dipacu Bangkit di Tengah Serbuan Hambatan
Sektor properti khususnya residensial tahun ini masih mengalami sejumlah tantangan. Padahal, residensial diharapkan menjadi penopang pertumbuhan sektor properti di sepanjang tahun ini.
Sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional, sektor properti akan selalu menjadi sektor terdepan baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Industri dan bisnis properti hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia guna beraktivitas di rumah, terlebih lagi pada masa pandemi.
Selain itu, industri dan bisnis properti memiliki multiplier effect yang sangat besar, karena mampu menggerakkan sekitar 174 industri mulai dari sektor jasa sampai dengan sektor keuangan. Dengan demikian berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja secara tidak langsung. Di tahun 2021, daya serap tenaga kerja dalam sektor properti mencapai 19 juta orang.
Jepang Menanti Perintah Bangkitkan Nilai Yen Terhadap Dolar
Nilai tukar yen jatuh ke level terendah 20 tahun di zona 129 terhadap dolar AS, Rabu (20/4/2022) pagi. Penurunan nilai tukar yen terhadap dolar itu menandai level terlemah mata uang terhadap dolar sejak April 2002.
Sebelumnya, mata uang Jepang telah kehilangan sekitar 8,0 persen terhadap dolar pada Maret, turun ke level terendah enam tahun di bawah 125 pada Senin (28/3/2022). Sedangkan hari ini, Selasa 26/4/2022 siang hingga sore yen terpantau bergerak di posisi 127,78/dolar
Pelemahan yen menjadi isu politik dan ekonomi di Jepang. Sejak lama, yen “dipaksa” untuk kuat terhadap dolar. Perjanjian Plaza (Plaza Accord atau Plaza Agreement) pada 1985 mengatur bagaimana agar dolar tidak terlalu perkasa terhadap yen atau sebaliknya, membuat agar nilai tukar yen menguat terhadap dolar AS.
Eksplorasi Masif Pertamina Hulu Energi Makin Agresif
Produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi nasional yang masih sulit diungkit membutuhkan strategi dan upaya keras, terutama dari PT Pertamina (Persero) yang memiliki kontribusi paling besar terhadap target lifting nasional.
Apalagi dengan karakteristik lapangan yang makin lama makin berumur tua, tanpa adanya eksplorasi baru membuat tren kinerja sektor hulu migas bakal terus menurun.
Di sisi lain, pemerintah mempunyai visi untuk meningkatkan lifting minyak bumi menjadi 1 barel per hari (bph) dan lifting gas menjadi 12 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd) pada 2030. Artinya, dalam waktu 8 tahun lagi pemerintah harus mencari tambahan produksi minyak setidaknya sekitar 340.000 barel per hari.
