Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Gratifikasi Izin Ekspor Sawit Mentah, Bagaimana Alur Perizinan Sebenarnya?

Penggunaan teknologi digital dalam perizinan ekspor ternyata tidak menghindari dari potensi kenakalan oknum pejabat. Buktinya dalam pengungkapan kasus gratifikasi izin ekspor minyak sawit mentah dan memicu kelangkaan minyak goreng menyeret pejabat Kementerian Perdagangan.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com 19 April 2022  |  18:48 WIB
Petugas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mendistribusikan minyak goreng murah kepada pedagang pasar tradisional di wilayah Jakarta - PPI
Petugas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mendistribusikan minyak goreng murah kepada pedagang pasar tradisional di wilayah Jakarta - PPI

Bisnis.com, JAKARTA- Sebenarnya sejak tahun lalu, Kementerian Perdagangan telah menerapkan perizinan ekspor berbasis daring dan digital melalui sistem single submission (SSm). Meskipun tertata rapih, tetap saja perizinan ekspor itu bisa dipermainkan, salah satunya berkaca dari kasus gratifikasi izin ekspor minyak sawit mentah yang diungkap Kejaksaan Agung.

Rententan kasus kelangkaan minyak goreng telah menggerakkan Kejaksaan Agung menyelidiki industri sawit dan minyak goreng. Dalam kasus ini, Kejagung memanggil beberapa pihak, termasuk 160 eksportir minyak sawit mentah.

Hal itu berkenaan dengan wajib pasok kebutuhan minyak goreng dalam negeri (DMO). Hingga awal April, upaya Kejagung itu sampai pada gelar perkara yang memunculkan dugaan gratifikasi  pemberian izin penerbitan persetujuan ekspor (PE) dari Kementerian Pedagangan kepada anak usaha Wings Food Group yaitu PT Karya Indah Alam Sejahtera dan PT Mikie Oleo Nabati Industri.

Kedua perusahaan itu, sebagaimana diselidiki Kejagung, tidak memenuhi syarat DMO-DPO untuk melegalkan ekspor. Namun nyatanya, izin tersebut pun tetap terbit.

Hingga pada akhirnya Kejagung pun menetapkan empat tersangka dalam kaitan kasus tersebut, salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Di sisi lain, sebenarnya Kemendag telah memiliki seperangkat sistem perizinan, termasuk perkara ekspor yang andal. Pelaksanaan perizinan itu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 19/2021 terkait ekspor dan Permendag No. 20/2021 mengenai impor. Melalui aturan tersebut, perizinan ekspor dan impor semakin mudah dengan terintegrasinya sistem INATRADE dan Sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Halaman:
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

minyak sawit kejagung minyak goreng gratifikasi minyak sawit mentah minyak goreng
Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top