Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo membeberkan masalah pembiayaan menjadi salah satu hambatan pada upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya yakni pembangunan infrastruktur jalan tol.
Jokowi mengatakan masalah pembiayaan selalu menjadi hambatan terhadap pembangunan infrastruktur Tanah Air. Menurutnya, pembangunan infrastruktur selama ini terlalu bergantung terhadap APBN dan keuangan BUMN.
"Saya lihat problemnya adalah selalu pembiayaan. Tidak mencari alternatif-alternatif pembiayaan. Ketergantungan terhadap APBN, ketergantungan terhadap keuangan yang dimiliki BUMN Atau diserahkan kepada swasta yang juga ternyata dalam sekian tahun tidak berjalan dengan baik," katanya pada acara Penandatanganan Perjanjian oleh Indonesia Investment Authority (INA) 2022, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022).
Oleh sebab itu, Jokowi menilai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesian Investment Authority (INA) menjadi salah satu solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Melalui sovereign wealth fund tersebut, pemerintah akan mengundang investor luar untuk mendorong optimalisasi aset infrastruktur di Indonesia.
Untuk diketahui, peran INA tidak hanya untuk menarik investasi dari luar dalam bentuk ekuitas, melainkan juga untuk menanamkan dana investasi untuk proyek strategis nasional.
Pada acara yang dihadiri oleh sejumlah anggota kabinet itu, INA menandatangani perjanjian induk dengan PT Hutama Karya untuk rencana investasi di tiga ruas jalan Tol Trans Sumatera, yaitu Medan-Binjai, Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.
Kemudian, perjanjian juga ditandatangani untuk mengonfirmasi dimulainya transaksi dengan PT Waskita Karya untuk dua ruas tol Trans Jawa yakni Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang.
"Saya sangat senang, telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi nilainya [rencana investasi] kurang lebih Rp39 triliun. Ini akan memberikan efek kepercayaan dari domestik maupun internasional terhadap cara-cara pengelolaan keuangan kita," tutur Jokowi.
Adapun, jalan bebas hambatan atau tol di Indonesia hingga saat ini sudah dibangun sepanjang 1.900 KM di seluruh Indonesia. Pembangunan digenjot sejak 2014 di mana pada saat itu sepanjang 780 KM tol sudah dibangun, dalam rentang waktu 40 tahun.
Jokowi mengatakan bahwa selama tujuh tahun periode pemerintahannya, pembangunan infrastruktur jalan tol semakin digenjot baik untuk menghubungkan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
"Pada 2014 kita dorong betul [pembangunan] jalan tol agar semuanya tersambungkan baik Trans Jawa, Trans Sumatera, dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Dalam tujuh tahun ini [pembangunan jalan tol] sudah 1.900 kilometer," ujarnya.
Hingga saat ini, setidaknya ada 54 proyek jalan tol di seluruh Indonesia, yang dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Berdasarkan RPJMN 2020-2024, dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN hanya bisa menyediakan sekitar 37 persen untuk pendanaan.
"APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan. Ini belum lagi saat negara menghadapi shock seperti pandemi di mana dana APBN terpaksa dan dipaksa kemudian berpindah prioritas," jelasnya.
