Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan perpanjangan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit hingga 2025 bagi pelaku pariwisata.
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyampaikan tingginya beban yang dipikul pelaku pariwisata masih sangat berat dan akan semakin berat jika kebijakan tersebut habis masanya.
“Batas maksimal 2023, kalau habis, itu berat sekali. Semua menumpuk, hanya memundurkan ke belakang bebannya, ketika berakhir beban bunga meningkat dan akan menambah beban operasional,” ujar Maulana, Rabu (13/4/2022).
Maulana memprediksi setidaknya ada perpanjangan dua tahun sejak 2023 untuk hotel dan restoran siap tanpa relaksasi. Dia menyampaikan data terakhir pada 2021 pertumbuhan sektor ini baru mengalami kenaikan demand sebesar 2 persen year-on-year (yoy) dibandingkan dengan 2020 yang minus hingga 20 persen yoy.
“Kami masih butuh bantuan, Paling tidak diberikan lagi relaksasi hingga 2025, sehingga mereka ada saving untuk siap dilepas relaksasinya,” lanjut dia.
Kehadiran kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pun, Maulana merasakan sangat berpengaruh ke hotel dan restoran. Dia menjelaskan pada saat pelaku usaha menjual ke masyarakat memang tidak berpengaruh, namun pada saat hotel atau restoran membeli material atau kebutuhan sangat berpengaruh.
Baca Juga
"Berpotensi menambah beban operasional cost, kalau gak kuat, kemungkinan terjadi adjustment. Sulit kalau tahun depan pemerintah tidak memperpanjang relaksasi tersebut, kesiapan dari industri ini belum cukup kuat," jelas dia.
Hadirnya relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dari OJK sejak Maret 2020 ini menjadi bantuan terbaik bagi Maulana untuk hotel dan restoran.
Melihat data per Februari 2022 dari OJK, jumlah debitur dan nilai relaksasi mengalami penurunan yang menandakan semakin pulihnya berbagai sektor usaha. Namun berbeda dengan pariwisata yang tidak dapat serta merta pulih dalam hitungan bulan.
Jika nantinya kebijakan ini benar-benar tidak diperpanjang di kemudian hari, menurut Maulana, industri pariwisata akan makin sulit bangkit terutama yang berada di daerah.
Jumlah debitur restrukturisasi turun menjadi 3,7 juta per Februari 2022 dengan rincian segmen UMKM turun dari 2,96 juta menjadi 2,84 juta debitur, dan non-UMKM sebanyak 857.000 debitur.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal pun melihat sektor pariwisata tidak dapat dipukul rata mengingat perbedaan kemampuan untuk pulih. Hadirnya kebijakan ini dan hibah pariwisata pun sangat menopang pariwisata.
“Semestinya perpanjangan bisa dilakukan, tapi mungkin itu jadi pertimbangan begitu masanya habis. Masih satu tahun lagi, masih wait and see, prediksinya memang belum bisa normal, tapi kita lihat perkembangannya,” ungkap Faisal, Rabu (13/4/2022).
Faisal berharap dengan mulai banyaknya acara Meeting, Incentive,Convention, and Exhibition(MICE) yang diadakan pemerintah akan mendorong bukan hanya mobilisasi, tapi juga spending.
Sekjen PHRI Maulana menyampaikan bahwa mereka sangat antusias dengan mulai banyaknya MICE dan acara internasional, namun kembali lagi mereka pun untuk menjalankan usahanya butuh kekuatan.
“Harapan itu butuh kekuatan, kembali lagi, kekuatan kita itu masih membutuhkan bantuan relaksasi untuk tumbuh. Kita nggak lagi berharap dibantu seperti hibah, tapi kami butuh traffic dan adjustment terkait kewajiban perbankan,” ungkap Maulana.
Namun Maulana berterima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan berbagai langkah luar biasa untuk support industri pariwisata.
“Rasanya pemerintah sudah melakukan langkah yang luar biasa, tapi kita berharap ada perpanjang relaksasi. Harapan kita cukup tinggi di lebaran kali ini, karena tidak seperti tahun lalu yang mana ASN dilarang mudik, tahun ini berbeda,” ujar dia.
