Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah untuk memperluas peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog terkait dengan upaya stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting yang selama ini difokuskan pada komoditas beras.
Ketua Umum DPP APPSI Sudaryono mengatakan perluasan jangkauan stabilisasi harga dan pasokan dari Bulog itu relatif efektif untuk meredam gejolak yang ada pada rantai distribusi swasta.
Sudaryono berpendapat gejolak harga minyak goreng yang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu itu disebabkan karena minimnya barang fisik yang dimiliki oleh pemerintah sebagai cadangan nasional.
“Negara tidak boleh menyerahkan hajat hidup orang banyak termasuk minyak goreng ini satu dari 12 bapokting [barang kebutuhan pokok dan penting] bagi rakyat, tidak selayaknya mekanisme 100 persen diserahkan pada pasar,” kata Sudaryono dalam webinar 'Dampak Konflik Geopolitik terhadap Komoditi CPO', Rabu (13/4/2022).
Dia mengatakan harga dan pasokan minyak goreng yang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar belakangan berujung pada penyelewengan distribusi yang mengakibatkan pasokan ke pedagang atau pengecer terhambat. Konsekuensinya, pendapatan pedagang serta daya beli masyarakat terkontraksi cukup dalam akibat kelangkaan pasokan minyak goreng subsidi tersebut.
“Kalau beras pasokannya bisa diatur oleh Bulog sehingga bisa stabil kenapa minyak goreng dan komoditas lain tidak, kami mendorong semacam lembaga khusus sehingga pedagang pasar tidak menggantungkan diri pada distributor atau agen,” kata dia.
Kementerian Industri (Kemenperin) mengakui adanya penyelewengan penggunaan minyak goreng subsidi setelah disalurkan ke distributor yang mengakibatkan harga komoditas strategis itu tertahan tinggi hingga pekan ini. Kendati demikian, Kemenperin tetap fokus untuk menggenjot kapasitas produksi di tengah permintaan masyarakat yang kembali pulih pada tahun ini.
“Penyelewengan di distributor mungkin saja itu ada, permainan misalkan dari distributornya balik lagi ke pabriknya diolah lagi atau dari distributornya dikemas ulang untuk menjadi kemasan sederhana atau premium, tapi kami fokus untuk produksinya dahulu,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri melalui sambungan telepon, Senin (11/4/2022).
Febri menuturkan laporan ihwal penyelewengan itu diterima Kemenperin dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Malahan, Febri menambahkan, minyak goreng subsidi itu juga belakangan dijual kembali untuk pasar ekspor.
