Bisnis.com, JAKARTA — Calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit & proper test oleh Komisi XI DPR RI pada hari ini, Rabu (6/4/2022).
Calon OJK yang pertama menjalani fit & proper test adalah Mahendra Siregar untuk posisi Ketua DK OJK.
Dalam paparannya, Mahendra di depan Komisi XI DPR menyampaikan enam prioritas transformasi yang mendesak dan perlu dilakukan di Lembaga OJK.
Pertama, yaitu meningkatkan efektivitas kepemimpinan OJK yang lebih bersifat kolektif. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan pengawasan lebih terintegrasi dan kualitas perlindungan konsumen meningkat.
Kedua, penyesuaian dan penguatan struktur organisasi dan sumber daya manusia di industri keuangan non-bank dan pasar modal.
“[Hal ini] guna menjamin terlaksananya pengaturan dan pengawasan yang efektif dengan berkembangnya industri dan inovasi produk di masing-masing bidang itu,” katanya, Rabu (6/4/2022).
Ketiga, yaitu mendorong pelayanan satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan, sebagai prioritas dalam menghilangkan inefisiensi dan duplikasi yang menurutnya menggerus kredibilitas institusi.
Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta tindak lanjutnya dalam bentuk keputusan yang jelas, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kredibilitas institusi serta penguatan ekosistem jasa keuangan Indonesia makin terjaga.
“Ini mengacu pada beberapa kasus yang sedang ditangani saat ini maupun potensi munculnya kasus baru menunjukkan urgensi langkah ini,” tuturnya.
Kelima, meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga regulator maupun lembaga lain yang terkait, baik dalam forum KSSK maupun secara terpisah.
Dia mengatakan, langkah ini penting untuk mengurangi risiko dan memitigasi masalah secara tuntas dan cepat.
Keenam, melaksanakan sinergi penuh dengan pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya dalam menjalankan strategi nasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional, seperti mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mencegah middle income trap.
