Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mendorong agar kelapa sawit terus dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi serta lingkungan yang perlu dijaga keberlanjutannya dari generasi ke generasi.
“Kelapa sawit satu-satunya komoditas dengan sertifikat berkelanjutan mulai dari hulu sampai hilir dan harus dikelola dengan memperhatikan lingkungan, sosial ekonomi yang jadi tanggung jawab bersama,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan & Agribisnis, Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud dalam salah satu diskusi virtual, seperti dikutip Sabtu (2/4/2022).
Lebih lanjut Musdhalifah mengatakan keseriusan pemerintah mendorong pengelolaan sawit berkelanjutan melalui penerbitan Perpres Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO).
Musdhalifah menyebutkan pemerintah juga mendorong adanya inovasi dalam implementasi praktik sawit berkelanjutan. Pola intensifikasi menjadi tumpuan untuk meningkatkan produktivitas, dibandingkan melakukan perluasan lahan (ekstensifikasi).
"Kegiatan intensifikasi telah berjalan melalui program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) dengan menggunakan benih sawit unggul. Selain itu, kegiatan peremajaan sawit ini juga menerapkan Good Agriculture Practices di perkebunan sawit terutama oleh petani," ujarnya.
Sementara itu, Herdrajat Natawijaya Koordinator Tim Sekretariat Komite ISPO mengatakan, sawit berkelanjutan mengacu pada UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Baca Juga
“Sertifikasi ISPO memiliki tiga tujuan, yaitu memastikan dan meningkatkan pengelolaan sawit sesuai prinsip berkelanjutan, meningkatkan daya saing kelapa sawit di pasar nasional dan internasional dan membantu percepatan penurunan emisi gas rumah kaca,” jelas Herdrajat.
Terkait dengan sawit berkelanjutan, Head of Sustainable & Responsible Business Syngenta Asia Pacific, Cindy Lim mengatakan perseroan sangat mendukung kerjasama dan kolaborasi antar pihak.
Misalnya bagi petani kecil, prioritasnya dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya melalui akses berkelanjutan untuk alat pertanian dan teknologi yang tepat, akses layanan keuangan yang lebih baik, dan juga pentingnya skema sertifikasi yang praktis dan terjangkau.
Hal tersebut diakui Narno, Ketua Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) yang menjelaskan petani sawit skala kecil dan menengah membutuhkan dukungan semua pihak dalam upaya pelaksanaan sertifikasi sawit berkelanjutan.
"Sebelum implementasi standar sawit berkelanjutan, kami tidak mengenal tim semprot produk perlindungan tanaman. Sekarang sudah terbentuk tim semprot yang membantu petani memberikan dosis yang tepat guna dan tepat sasaran agar ramah lingkungan,” ujarnya.
