Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menyelesaikan permasalahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) non formal yang masih banyak memiliki hunian.
Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan perlu ada beberapa model pembiayaan perumahan bagi MBR non formal. Tujuannya supaya tercipta akses lebih luas bagi kelompok sasaran.
Oleh karena itu perlu dukungan sistem pembiayaan dan pengembangannya dalam rangka membuka akses MBR informal termasuk pendanaan.
“Badan Pusat Statistik memiliki data rumah tangga sesuai kelompok penghasilan. Data-data tersebut bisa digunakan sebelum membuat kebijakan bagi MBR Non Formal. The HUD Institute menilai perlunya rumusan konsensus pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat MBR non formal ke depan,” ujarnya dikutip dalam Youtube The Hud Institute, Sabtu (2/4/2022).
The HUD Institute berharap agar yang menjadi garda terdepan soal pembiayaan bagi MBR Non Formal ini adalah BP TAPERA dengan didukung oleh PT SMF, PT SMI, Koperasi, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) serta Perumn Perumnas sebagai pengembang perumahan rakyat.
The HUD Institute berharap bertepatan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka, seluruh MBR non formal sudah dapat menghuni rumah yang layak, sehat dan terjangkau.
Baca Juga
Sekretaris The HUD Institute Muhammad Joni menuturkan saat ini terjadi inkonsistensi dan kekosongan kebijakan terkait pembiayaan perumahan, khususnya bagi MBR non formal. Oleh karena itu, sudah saatnya harus dilakukan review kritis yakni terkait ekologi pembiayaan perumahan ke depan termasuk skema pembiayaan MBR non formal di masyarakat,
Lalu, pemerintah harus menyiapkan Peta Jalan Pembiayaan Perumahan Rakyat. Selain itu perlu melakukan review dan advokasi kebijakan yang kosong dan inkonsisten bahkan kontra produktif untuk pembiayaan MBR non formal.
Pemerintah juga harus membentuk task force untuk menyusun peta jalan dan advokasi kebijakan pembiayaan perumahan rakyat, khususnya MBR non formal.
“Hal harus segera diwujudkan, segera dan tuntas. Jika tidak, maka akan terjadi apayang namanya darurat pembiayaan perumahan rakyat,” katanya.
Penggiat Perumahan Rakyat Sri Hartoyo meminta Pemerintah memperluas partisipasi warga dalam tahap perencanaan pemukiman perumahan swadaya, dan khususnya pada tahap desain rumah inti tumbuh.
Menurutnya, perlunya skema khusus agar pemerintah hendaknya memberikan variasi luas kavling dan luas lantai rumah inti sesuai dengan variasi kemampuan ekonomi masyarakat dan mengantisipasi kenaikan harga tanah dan bahan bangunan.
Dia menilai meskipun selama ini masyarakat telah menunjukkan kesediaan dan kemampuannya untuk membangun rumah dengan menggunakan sumber keuangan sendiri, ke depan pemerintah harus memberikan bantuan keuangan, baik dalam bentuk tunai maupun pinjaman.
"Ini untuk pembelian bahan bangunan yang akan mempercepat mempercepat proses perluasan rumah inti dan akan menghindari kenaikan harga tanah, sehingga menurunkan total pengeluaran, diantaranya melalui pengembangan ekosistem penyelenggaraan perumahan swadaya dan pembiayaan perumahan mikro perumahan,” tuturnya.
