Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur di klaim dapat mendorong pemerataan ekonomi nasional. Oleh karena itu, proyek pemindahan Ibu Kota Baru harus segera dapat terealisasi.
Bahkan, untuk mewujudkan pembangunan IKN, beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah secara resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe sebagai Wakilnya. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan menjadi bagian transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Masalahnya saat ini, pembangunan IKN Nusantara terkendala faktor pendanaan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah, estimasi anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN Nusantara adalah sebesar Rp466 triliun. Skenario di awal, terkait pendanaan pembangunan IKN Nusantara akan teratasi dari gelontoran investasi milik SoftBank Group Corp (salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Minato, Tokyo, Jepang) sebesar US$100 miliar. Namun, kenyataan berbicara lain, karena terkendala persoalan internal, akhirnya SoftBank Group mundur dari pembiayaan IKN Nusantara.
Lalu, bagaimanakah masalah pendanaan IKN Nusantara ke depan? Apakah porsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menanggung semua biaya? Jika tidak, seperti apakah alternatif solusi pembiayaan IKN Nusantara yang tepat?
Terkait pendanaan pemindahan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) IKN. Pasal 24 ayat (1) UU IKN menyebutkan bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara, bisa berasal dari dua sumber. Dimana sumber tersebut, yakni; berasal dari APBN dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga
Dengan memperhatikan kondisi keuangan negara saat ini, kiranya hampir mustahil berharap penuh keberadaan pada APBN, apalagi bersandar pada APBD. Harus disadari, kemampuan APBN/APBD sangat terbatas, terlebih di masa COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti sekarang ini.
Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah mengandalkan porsi alokasi APBN hanya sebesar 19-20 persen. Dengan begitu, alokasi anggaran hanya pendanaan APBN hanya berkisar Rp88 triliun hingga Rp93 triliun. Sehingga muncul financial gap sebesar (Rp466 - Rp88 triliun) Rp378 triliun hingga (Rp466 - Rp93 triliun) Rp373 triliun. Untuk itu, diperlukan adanya sumber pendanaan yang besar untuk menutup financial gap pembangunan IKN Nusantara tersebut.
Pilihan Pendanaan
Agar pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai waktu yang diharapkan, penulis menawarkan alternatif sumber pendanaan yang ada, antara lain, yaitu; pembiayaan Strategic Funding via Strategic Company, Direct Lending, Public Private Patnership (PPP), Availability Payment dan Performance Based Annuity Scheme (PBAS), pasar modal, Crowdfunding, dan perbankan melalui Bank Himpunan Bank Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Pembiayaan IKN Nusantara.
Pertama, pembiayaan Strategic Funding via Strategic Company. Strategic Company adalah sebuah konsorsium BUMN yang didirikan untuk mengembangkan beberapa proyek IKN Nusantara yang saling terhubung satu dan yang lainnya secara terintegrasi. Entitas Strategic Company akan menggabungkan berbagai sumber pendanaan seperti APBN, APBD, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) serta Pinjaman untuk mengembangkan beberapa proyek pembangunan kota secara terintegrasi dengan model smart city. Contohnya adalah; Ankara Esenbaga-Turki, Sichuan Expressway-Tiongkok, Delphi Metro Railway Corp-India, serta SMRT-Singapura.
Kedua, merupakan sumber dana Direct Lending. Salah satu sumber pendanaan untuk proyek IKN Nusantara berasal dari penerusan pinjaman bank pembangunan internasional dan lembaga donor (World Bank, Asia Development Bank, Japan International Cooperation Agency), yang disebut Subsidiary Loan Agreement (SLA). Akan tetapi proses SLA dinilai memakan waktu yang sangat lama sehingga biaya yang tinggi karena tertundanya pembangunan.
Skema Direct Lending memungkinkan BUMN untuk meminjam kepada bank pembangunan international dan lembaga donor tanpa melewati proses SLA. Pemerintah telah menebitkan Peraturan Presiden No.82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN.
Ketiga, sumber dana dari Public Private Patnership. PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian. Di Indonesia PPP dikenal sebagai KPBU. Saat ini, pemerintah terus berusaha mendorong partisipasi swasta dan lembaga pengelola keuangan untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya pembanguanan IKN Nusantara melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan KPBU. Contohnya adalah di Turki, dimana bandara New Istanbul semua dibangun menggunakan KPBU.
Keempat, Availability Payment (AP) dan Performance Based Annuity Scheme (PBAS). PBAS merupakan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana pemenang tender mendapatkan sejumlah uang dari pemerintah, baik semi tahunan atau melalui jangka periodik yang sudah disepakati melalui pembayaran berkala selama masa konsesi, setelah pemenang tender memberikan aset yang telah selesai dengan kualitas sesuai dengan kesepakatan. Availability Payment sangat cocok untuk sarana infrastruktur sarana dan prasrana pada pembangunan IKN Nusantara seperti; kantor pemerintahan, gedung sosial & olahraga, rumah sakit, sekolah, pasar dan sebagainya.
Kelima, melalui Pasar Modal. Dana pasar modal dapat dihimpun melalui Obligasi Pemerintah, Obligasi Daerah, Sukuk, dan Obligasi / KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset/ RPDT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas). Saat ini, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal sudah mencapai angka 7,49 juta investor per akhir Desember 2021. Dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 273,5 juta jiwa (2020) keberadaan pasar modal yang menyajikan peluang besar belum dapat dimanfaatkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
Masalah utamanya adalah preferensi masyarakat terhadap investasi jangka pendek yang dikarenakan kurangnya pemahaman atas perbedaan risk-return berbagai jenis investasi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi jangka panjang, perlu ditingkatkan literasi keuangan (terutama pemahaman dan penggunaan instrumen pasar modal) kepada masyarakat. Agar potensi penduduk dan aset yang begitu besar di dalam negeri, dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan negara.
Keenam, Crowdfunding atau penggalangan dana adalah suatu metode dalam menghasilkan modal dengan cara menghimpun dana untuk suatu kegiatan bisnis melalui sebuah website khusus. Crowfunding terdiri dari tiga komponen penggerak, yaitu pemilik proyek, lembaga atau operator crowdfunding (website online atau media sosial), dan donatur.
Contoh Crowfunding antara lain; kickstarter merupakan sebuah situs dimana proyek-proyek kreatif mendapatkan pendanaan berbasis donasi, dan Crowfunder.com adalah platform untuk meraih investasi (bukan imbalan) yang memiliki salah satu jaringan terbesar dan tercepat untuk para investor. Sedangkan contoh Crowfunding dalam negeri terdapat Kitabisa.com merupakan salah satu situs web Indonesia yang sering diandalkan masyarakat.
Bank BUMN Holding
Ketujuh, dana yang berasal dari perbankan dengan konsep Bank BUMN Holding untuk pembiayaan IKN Nusantara. Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan pada Desember 2021 sebesar Rp5.755,7 triliun dan meningkat 4,9% secara tahunan (year on year/yoy). Dari jumlah kredit itu, hampir separuhnya disumbangkan dari bank pelat merah. Terlebih, potret kinerja moncer 2021 oleh Bank BUMN walau di tengah pandemi. Dimana, mereka berhasil membukukan laba bersih Rp72,05 triliun sepanjang 2021, angka ini naik 78,06% dari tahun sebelumnya Rp40,34 triliun.
Dengan demikian, untuk mengakomodasi permasalahan financial gap pembangunan IKN Nusantara diperlukan peran agent of development dari Bank BUMN. Pembentukan Bank BUMN Holding IKN Nusantara dirasa lebih tepat dan rasional sebagai solusi strategik dalam pembiayaan pembangunan IKN Nusantara.
Dari sisi finansial, manfaat Bank BUMN Holding ini bagi perusahaan induk akan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan memilih portfolio bisnis terbaik untuk mencapai efektivitas investasi yang ditanamkan, optimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki, serta manajemen dan perencanaan pajak yang lebih baik.
Sementara itu, dari sisi non finansialnya, dengan Bank BUMN Holding memungkinkan perusahaan untuk membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan aktivitas dalam lingkungan yang aneka bisnis bentuknya. Salah satu yang terutama adalah terbangunnya suatu “sinergi strategis” di antara grup perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan sisi efisiensi.
Melalui pembentukan Bank BUMN Holding IKN Nusantara, pemasalahan pembiayaan IKN Nusantara dapat segera teratasi sehingga pembangunan IKN Nusantara berjalan lancar serta sesuai timeline yang ditentukan. Walhasil, pembangunan IKN Nusantara akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
