Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proyek-proyek infrastruktur, terutama jalan raya dan jalan tol masih perlu perhatian khusus agar bisa lebih berkelanjutan dan sesuai dengan komitmen untuk menekan emisi karbon.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan infrastruktur publik yang dibangun pemerintah pada saat ini telah banyak mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penurunan emisi karbon.
Herry menuturkan untuk proyek-proyek pengelolaan air bersih, penyediaan air minum, serta proyek sanitasi yang dikerjakan telah banyak mengacu pada komitmen tersebut.
"Untuk proyek jalan raya dan jalan tol kami sadari masih ada pekerjaan rumah yang perlu kita tingkatkan di masa yang akan datang," ujarnya dalam Indonesia PPP Day, Senin (28/3/2022).
Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, mengacu pada komitmen Indonesia dalam target menurunkan emisi karbon, maka aspek kualitas pembangunan infrastruktur harus mengacu pada aspek-aspek yang berkelanjutan.
Dalam aspek lingkungan, maka isu yang berkembang adalah adanya perubahan iklim didunia, sehingga perlu adanya promosi tentang pembiayaan hijau pada proyek-proyek infrastruktur.
Selain itu diperlukan adanya infrastruktur yang inklusif agar memungkinkan layanan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur di dalam negeri didorong untuk memberikan ketahanan dan keberlanjutan melalui pemanfaatan teknologi.
