Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Konsultasi Publik IKN Berakhir Hari Ini, Bappenas: Masyarakat Bisa Beri Masukkan

Pelaksanaan dari pembangunan IKN ini tidak akan berjalan jika tidak ada kolaborasi yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 23 Maret 2022  |  22:07 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi Kendi Nusantara atau penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia di kawasan Titik Nol Kilometer IKN, Kalimantan Timur pada Senin (14 Maret 2022) / Youtube Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi Kendi Nusantara atau penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia di kawasan Titik Nol Kilometer IKN, Kalimantan Timur pada Senin (14 Maret 2022) / Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) baru saja selesai dilaksanakan.

Konsultasi publik yang digelar selama dua hari di Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut ditutup oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Kementerian PPN/Bappenas Diani Sadiawati. Kegiatan tersebut ditutup dengan menghimpun masukan masyarakat atas enam RPP.

Keenam RPP tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, PP Pendanaan dan Penganggaran Ibu Kota Nusantara serta Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.

Juga, Perpres Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perpres Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara dan Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara.

Diani mengatakan, pelaksanaan dari pembangunan IKN ini tidak akan berjalan jika tidak ada kolaboratif dan berkaitan dengan peraturan pelaksanaan yang akan menjadi kunci bagi otorita IKN dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap masyarakat dapat secara aktif memberikan masukan bagi peraturan pelaksana UU IKN, mengingat setiap proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN harus diketahui seluruh masyarakat Indonesia.

"Sekali lagi kami mohon dukungan bapak/ibu berikanlah masukan dan kami akan memberikan feedback dari masukan bapak/ibu, mana yang bisa diakomodasi, mana yang tidak. Kita tidak hanya sekedar menerima lalu tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita akan memberikan feedback, baik yang diterima maupun tidak," kata Diani.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ibu Kota Baru ibu kota negara
Editor : Novita Sari Simamora

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top