Bisnis.com, JAKARTA – Kajian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyimpulkan kereta AGT atau automated guideway transit dan kereta gantung merupakan moda transportasi umum massal yang paling memungkinkan untuk diterapkan di Kawasan Puncak. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun moda transportasi tersebut sebesar Rp7,31 triliun.
Adapun, kajian dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tersebut bertujuan untuk menyediakan moda berbasis rel demi mengurangi beban kemacetan lalulintas jalan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Dua moda transportasi yang direkomendasikan, kereta AGT dan kereta gantung, membutuhkan biaya sebesar Rp7,31 triliun untuk pembangunannya. Secara rinci, pembangunan kereta AGT membutuhkan biaya Rp6,32 triliun dan kereta gantung hampir Rp1 triliun.
Di luar dari biaya pembangunan, BPTJ juga mencatat ada kebutuhan pendanaan untuk pembebasan lahan yang diprediksi sekitar Rp693 miliar.
Kendati demikian, Direktur Prasarana BPTJ Jumardi mengatakan opsi pembiayaan yang akan dilakukan kemungkinan tidak memberatkan keuangan negara atau daerah saja. Dia menyebut ada kesempatan untuk melibatkan pihak swasta atau badan usaha.
"Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case maka sudah muncul perhitungan awal kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan skema KPBU," jelas Jumardi dikutip dari siaran pers, Minggu (20/3/2022).
Sejalan dengan hal tersebut, Jumardi menyebut skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan yang paling memungkinkan. Hal tersebut, lanjutnya, berdasarkan kajian penghitungan biaya operasional baik sarana maupun prasarana, potensi pendapatan utama (fare revenue) dan pendapatan tambahan (non fare revenue) serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money.
"Hasilnya opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung di Puncak melalui Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha [KPBU] paling memungkinkan apabila disertai dukungan pemerintah yang diperkuat," tuturnya.
Bentuk dukungan pemerintah yang dimaksud yakni misalnya menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap reisiko terminasi perjanjian.
"Hasil kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder baik kelembagaan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan penanganan permasalahan kawasan Puncak," katanya.
Jumadi menegaskan bahwa rencana penyediaan transportasi umum massal di kawasan Puncak akan masih memerlukan proses pendalaman baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Aspek yang perlu, tambahnya, yakni perhatian mendalam terhadap besarnya kebutuhan pembiayaan dan penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antar kelembagaan.
Adapun, kajian BPTJ Kemenhub mengungkap bahwa keseluruhan panjang lintasan angkutan berbasis rel yang dibutuhkan adalah 27,88 kilometer (km) dengan terbagi ke dalam dua segmen. Segmen I yakni antara Sentul City-Taman Safari sepanjang 23,40 km menggunakan moda kereta AGT.
Sementara itu, lintasan rel segmen II adalah antara Taman Safari-Puncak sepanjang 4,48 km yang akan menggunakan Kereta Gantung. Lintasan Segmen II yang menggunakan kereta gantung lebih melayani wisatawan yang sudah stay di Puncak yang menginginkan wisata lanjut ke wilayah sekitar Puncak.
