Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia meningkatkan target realisasi investasi Rp1.200 triliun pada 2022 dari Rp968,4 triliun. Peningkatan ini diharapkan mampu menciptakan investasi yang berkualitas.
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno menyampaikan, pihaknya yakin dapat mencapai target tersebut, apalagi dengan adanya G20 di Indonesia.
"Bersamaan dengan momentum G20 Indonesia 2022 ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai pencapaian target realisasi tersebut. Kami optimis bahwa target ini bisa tercapai sebagaimana juga telah dicapai target realisasi administrasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp 900 triliun," kata Riyatno dalam Persiapan Pertemuan Pertama TIIWG G20 secara virtual pada Senin (21/3/2022).
Untuk mencapai target tersebut, Riyanto memaparkan beberapa strategi yang akan digunakan. Pertama, meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda).
Khusus untuk pemda, Riyanto menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP) di provinsi dan kab/kota.
BKPM telah merencanakan untuk mencapai target Rp1.200 triliun tersebut dengan membaginya menjadi 4 wilayah. Wilayah I mencakup Sumatera, Wilayah II mencakup DKI Jakarta dan Kalimantan, Wilayah III mencakup Jawa Barat dan Sulawesi dan Wilayah IV mencakup Jawa Timur hingga Papua.
Baca Juga
"Nah ini sudah dibagi habis. Tentunya kami berkolaborasi dengan PTSP untuk sama-sama bisa mencapai target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ungkapnya.
Strategi kedua adalah dengan membuat daftar 100 besar investasi di masing-masing provinsi. List ini diharapkan mampu memfasilitasi perusahaan-perusahaan besar, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pihaknya juga siap memberikan bantuan dan solusi apabila ada hambatan.
Ketiga, adalah dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Investasi oleh Presiden Jokowi. Satgas tersebut diketuai langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan Wakapolri.
"Jadi kalau ada hambatan investasi, segera dilakukan upaya untuk penyelesaiannya," kata Riyatno.
