Bisnis.com, JAKARTA - Sejak 2020, Pemerintahan Jokowi perlahan mulai menghentikan ekspor bahan mentah sebagai wujud transformasi ekonomi.
Dalam posisi ini, dibutuhkan keberanian transformasi ekonomi untuk memberikan manfaat dan peluang jangka panjang akan menjadi lebih baik.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia tidak akan mendapatkan nilai tambah dengan mengekspor bahan mentah.
"Kita sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah. Sejak VOC loh ini, kita mengekspor bahan mentah sampai sekarang. Kita tidak mendapatkan nilai tambah," kata Jokowi dalam dalam Sidang Senat Terbuka dalam Dies Natalis ke-46 UNS di Surakarta, Jumat (11/3/2022).
Jokowi telah menyampaikan kepada seluruh menterinya untuk mulai menghentikan ekspor bahan mentah, yang dimulai dengan dihentikannya ekspor nikel.
Tujuh tahun lalu saat Indonesia masih rutin melakukan ekspor nikel, bahan mentah kira-kira mencapai US$1,5 miliar. Kemudian, sejak hadirnya hilirisasi dimana bahan mentah ini diolah setengah jadi atau jadi sebelum diekspor, menjadi US$20,8 miliar.
"Baru satu barang. Padahal kita memiliki bauksit, tembaga, timah, emas dan komoditas-komoditas perkebunan dan pertanian. Kalau ini satu per satu kita memiliki keberanian untuk bilang stop, muncul angka-angka yang saya sampaikan," ujarnya.
Di lain sisi, hilirisasi tersebut tentunya dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Kementerian Keuangan juga bisa memungut pajak, PPh, PPn, bea ekspor, hingga PNBP.
Selain itu, investasi dalam negeri akan meningkat, dimana ada capital inflow yang memunculkan nilai tambah yang luar bisa.
Barang-barang seperti kendaraan listrik, sodium, ion dan lainnya akan diproduksi di dalam negeri lantaran bahan bakunya dari Indonesia sudah dihentikan.
Langkah yang diambil tak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara yang tertutup. Dalam G20 di Italia, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia terbuka. Namun, Jokowi meminta agar industri yang ada separuhnya di bawa ke Indonesia. Ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan BUMN, swasta ataupun secara mandiri, asalkan di Indonesia.
"Enak banget kita setorin mereka bahan bakunya. Nilai tambahnya bisa sampai 14-20 kali lipat daripada kita hanya setor material. Pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan kerja mereka yang dapat, terus kita dapat apa?" ujarnya.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
